Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan Diduga Umrah di Tengah Bencana, Pemprov Aceh: Izin Ditolak Gubernur

KONTEKS.CO.ID - Isu Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang diduga berangkat umrah bersama istri di tengah bencana Aceh jadi sorotan publik.

Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, angkat bicara, menegaskan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan pada 24 November 2025 memang tidak dikabulkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

MTA menjelaskan, penolakan ini didasarkan pada pertimbangan krusial yaitu Aceh saat itu sedang dilanda bencana hidrometeorologi.

“Gubernur telah menyampaikan balasan tertulis bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak,” ujar MTA kepada awak media di Banda Aceh, Jumat 5 Desember 2025.

Baca Juga: Prabowo Siap Turun Tangan Soal UMP 2026: KSPSI dan Pemerintah Bakal Bahas Langsung Upah Buruh Nasional

Aceh Selatan menjadi salah satu kabupaten yang paling terdampak bencana saat ini. Bupati sendiri sebelumnya telah menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Banjir dan Tanah Longsor di wilayahnya.

Koordinasi Penanganan Bencana Tetap Jalan

Menurut MTA, Gubernur telah memerintahkan pihaknya untuk mengonfirmasi isu ini kepada pejabat terkait di Aceh Selatan. Namun, hingga berita ini ditulis, beberapa pejabat yang coba dihubungi belum memberikan klarifikasi.

“Gubernur menegaskan apabila hal tersebut benar, beliau akan memberikan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” tegas MTA.

Baca Juga: Walhi Bongkar Reklamasi Mandek: Perusahaan Tambang Langgar Aturan, Negara Dianggap Absen Awasi Pascatambang

Sementara itu, Gubernur masih berada di lapangan, langsung meninjau kondisi bencana.

Berbagai koordinasi dan perintah terus dilakukan melalui telekomunikasi, baik dengan Posko Utama di Banda Aceh, Lanud SIM, maupun jajaran instansi terkait untuk memastikan penanganan bencana berjalan maksimal.

Sorotan Publik dan Etika Pemerintahan

Keberangkatan Bupati Mirwan ini memicu perhatian masyarakat dan pengamat, terutama terkait etika kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap korban bencana.

Penolakan izin perjalanan dari Gubernur sendiri menjadi langkah tegas pemerintah daerah dalam menjaga fokus penanganan darurat.