Menurutnya, ada sejumlah tantangan besar yang perlu dipastikan lebih dulu sebelum bahasa Portugis resmi masuk kurikulum.
“Tapi nanti sangat tergantung pada bagaimana kesiapan gurunya juga, bagaimana kesiapan sarana prasarananya,” jelasnya.
Baca Juga: Ira Puspadewi Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, DPR: Bukti Negara Hadir Koreksi Ketidakadilan
Ia menyebutkan beberapa faktor yang menjadi perhatian utama pemerintah:
Ketersediaan guru kompeten yang benar-benar memahami dan mampu mengajar bahasa Portugis.
Materi ajar dan kurikulum yang memadai, termasuk buku, modul, serta standar pembelajaran.
Pemerataan akses, agar pelajaran baru tidak hanya bisa diajarkan di sekolah-sekolah kota besar.
Menurut Abdul, tanpa kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, pelajaran baru justru bisa menimbulkan ketimpangan baru antardaerah.
Statusnya Bisa Jadi Pelajaran Pilihan, Bukan Wajib
Abdul juga menegaskan bahwa bahasa asing selain bahasa Inggris saat ini bukan pelajaran wajib, melainkan masuk kategori pelajaran pilihan.
Skema ini kemungkinan besar tetap berlaku jika bahasa Portugis benar-benar diadopsi.
“Nanti tentu saja kalau sekarang ini skemanya memang masih merupakan skema yang bahasa asing pilihan,” ujarnya.
Artinya, sekolah tetap memiliki fleksibilitas untuk menentukan apakah mereka siap membuka kelas bahasa Portugis atau tidak.
Dengan skema seperti ini, perluasan bahasa asing tidak akan membebani sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai.***
Artikel Terkait
TNI Amankan Bandara IMIP, Korpasgat pun Dikerahkan Demi Kedaulatan dan Keamanan Nasional
KPK Lelang 176 Aset Koruptor Rp289,5 M: Dari Mobil Mewah hingga Tanah dan Apartemen, Ditutup 9 Desember!
Spesifikasi Bandara IMIP: Diresmikan Jokowi, Tak Sembarangan Orang Bisa Gunakan dan Larang Garuda Indonesia Mendarat!
Ira Puspadewi Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, DPR: Bukti Negara Hadir Koreksi Ketidakadilan
DPR Warning Keras Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali: Ancaman Serius Kedaulatan dan Keamanan Nasional