RUU KUHAP Jadikan Polri Superpower dan Tak Ramah Disabilitas

Menurut Koalisi, pasal ini berpotensi melegitimasi perampasan kemerdekaan dan pengurungan sewenang-wenang (arbitrary detention).

Praktik itu bakal terjadi karena penjatuhan sanksi tidak diposisikan sebagai putusan pidana sehingga tidak memiliki standar jelas terkait batas waktu, mekanisme pengawasan, maupun penghentian tindakan.

"Situasi tersebut membuka ruang praktik koersif dengan dalih penegakan hukum," ujarnya.***