Kasus Gubernur Riau Abdul Wahid, KPK 'Obok-obok' Dinas Pendidikan

“Pada Senin, penyidik melakukan giat penggeledahan di kantor gubernur,” kata Budi.

Selain menggeledah, lanjut Budi, Tim Penyidik KPK juga meminta keterangan dari Sekda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dan Kabag Protokol Setda Riau, Raja Faisal.

“Penyidik juga meminta keterangan lebih lanjut dari Sekda dan Kabag Protokol,” katanya.

Budi menjelaskan, penggeledahan dan penyitaan tersebut untuk mencari dan menemukan barang bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Baca Juga: Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Bisa Digugat ke Pengadilan? Ini Pendapat Mahfud MD

“Penyitaan barang bukti dan permintaan keterangan dari berbagai pihak sangat penting untuk membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini,” katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan terkait penambahan anggaran pada proyek Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

Ketiga tersangknya yakni Gubernur Riau Abdul Wahid (AW), Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, M. Arief Setiawan (MAS); dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Abdul Wahid, Dani M. Nursalam (DAN).

KPK menyangka Abdul Wahid, Arief, dan Dani melanggar Pasal 12e dan atau Pasal 12f dan atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***