“Kalau misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti China harus ngambil tuh. Ini punya saya loh gitu,” kata Mahfud MD.
Baca Juga: Meski Gaza Sudah Damai, PM Spanyol Pedro Sanchez Tuntut Dalang Genosida Diadili
“Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota. Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara,” ucap Mahfud.
Seperti diketahui Natura Utara dekat dengan Laut China Selatan, yang terus menjadi konflik perbatasan antara negara ASEAN dengan China.
Mahfud menyinggung kasus serupa di Sri Lanka yang pelabuhannya diambil alih China akibat gagal bayar proyek infrastruktur.
Baca Juga: Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Aturan Konyol dan Rugikan Negara
“Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Dia membangun pelabuhan, nggak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh China,” jelasnya.
Mahfud menegaskan, jika sampai satu wilayah Indonesia dijadikan kompensasi, hal itu melanggar konstitusi.
“Kalau sampai ada satu wilayah diambil karena kita tidak bisa bayar, berarti satu meter tanah pun diambil negara asing, itu melanggar konstitusi,” tegasnya.***
Artikel Terkait
Asap Sudah Sampai Natuna, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca Atasi Karhutla di Kalbar
Mahfud MD Angkat Topi untuk Purbaya: Keuangan Negara Aman, Tak Perlu Pajak Baru
BUMN Seolah Angkat Tangan? Dua Opsi Disodorkan ke Pemerintah untuk Lunasi Utang Kereta Cepat Senilai Rp118 Triliun
Membaca Lagi Alasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pernah Ditolak Jonan, Whossh Tetap Jalan!
Ini Dalil Aktivis Sebut Sikap Purbaya Tepat Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Gegara Whoosh Jokowi, Indonesia Bisa Senasib Sama Uganda