• Senin, 22 Desember 2025

Membaca Lagi Alasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pernah Ditolak Jonan, Whossh Tetap Jalan!

Photo Author
- Senin, 13 Oktober 2025 | 10:52 WIB
Ignasius Jonan pernah menolak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung semasa jadi Menteri Perhubungan. (BSKDN)
Ignasius Jonan pernah menolak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung semasa jadi Menteri Perhubungan. (BSKDN)

KONTEKS.CO.ID - Sebelum proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang kini dikenal sebagai Whoosh benar-benar terwujud, Ignasius Jonan yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan pernah menolaknya.

Bahkan mantan Dirut KAI itu jadi orang paling tegas dalam menolak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Bukan tanpa alasan Jonan menolak pembangunan kereta cepat tersebut. Setidaknya ada tiga alasan yang bisa dibaca lagi soal kereta milik China ini:

Baca Juga: Puluhan Narapidana Bengal Dikirim ke Lapas Super Ketat Nusakambangan

Rute Terlalu Pendek

Menurut Jonan, rute Jakarta–Bandung yang hanya sekitar 150 kilometer terlalu pendek untuk proyek kereta cepat.

Ia menilai kereta cepat idealnya digunakan untuk perjalanan jarak jauh seperti Jakarta–Surabaya.

Hal itu supaya kecepatan maksimalnya benar-benar dimanfaatkan dan efisiensi waktu perjalanan bisa terasa signifikan.

Baca Juga: Prabowo Siapkan 20.000 Prajurit TNI untuk Misi Perdamaian Gaza, Tunggu Keputusan DK PBB

Dengan jarak yang relatif pendek, kereta cepat justru lebih sering melakukan akselerasi dan deselerasi di antara stasiun, akibatnya potensi kecepatan tidak optimal.

Kritik ini sempat menjadi bahan perdebatan panjang dalam perencanaan proyek KCJB pada masa itu.

Tidak Boleh Menggunakan APBN

Sikap Jonan yang paling terkenal adalah penolakannya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek tersebut.

Ia menegaskan roh APBN itu NKRI sehingga berarti dana negara seharusnya digunakan untuk pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa.

Menurutnya, masih banyak daerah lain seperti Papua, Sulawesi, dan Sumatra yang membutuhkan infrastruktur dasar lebih mendesak dibanding proyek berbiaya besar seperti kereta cepat.

Baca Juga: Prabowo Siapkan 20.000 Prajurit TNI untuk Misi Perdamaian Gaza, Tunggu Keputusan DK PBB

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ari DP

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X