• Minggu, 21 Desember 2025

Dana MBG Rp70 Triliun Dibalikin ke Prabowo, Ketersediaan Dapur Umum Jadi Alasan Gagal Terserap

Photo Author
- Selasa, 14 Oktober 2025 | 17:19 WIB
Kepala BGN, Dadan Hindayana (Foto: Istimewa)
Kepala BGN, Dadan Hindayana (Foto: Istimewa)

KONTEKS.CO.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan anggaran sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto setelah memastikan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terserap secara penuh pada tahun anggaran 2025.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut lembaganya tahun ini menerima alokasi anggaran yang sangat besar, namun realisasi di lapangan berjalan lambat karena proyek-proyek fisik dan verifikasi administrasi belum tuntas.

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan, Senin, 13 Oktober 2025.

Baca Juga: BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun karena Berpotensi Tak Terserap, Ini Sebabnya

Ironisnya, di tengah rendahnya penyerapan anggaran 2025, alokasi dana BGN untuk 2026 justru melonjak drastis.

Dadan menyebut BGN akan menerima Rp268 triliun, ditambah dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total Rp335 triliun. Angka itu menjadikan BGN sebagai lembaga dengan anggaran terbesar dalam kabinet.

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” terangnya.

Salah satu penyebab rendahnya penyerapan adalah lambannya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.

Dari Rp6 triliun yang dialokasikan tahun ini untuk membangun 1.542 unit, hingga Agustus tidak satupun proyek yang terealisasi melalui tender pemerintah.

Mitra Swasta Jadi Penyelamat

Untuk mengakali keterbatasan waktu dan mekanisme tender, pemerintah membuka ruang kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat. Langkah ini mempercepat pembangunan dapur umum secara signifikan.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” ucap Dadan.

Baca Juga: TNI AD Kirim Tim ke Singapura Ikut Pelatihan Tata Kelola MBG, Netizen: Kenapa Nggak Belajar Atasi KKB?

Berkat skema kemitraan, kini sudah berdiri 11.504 unit SPPG dari target 30 ribu. Pemerintah berharap 25.400 unit selesai di wilayah aglomerasi dan 6.000 unit di daerah terpencil sebelum akhir tahun.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rizki Adiputra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X