KPK Garap Lagi 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Salah Satunya PNS  

KONTEKS.CO.ID - Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) era Yaqut Cholil Qoumas masih terus diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terbaru, komisi antirasuah memanggil dua orang lagi sebagai saksi untuk mencari titik terang kasus tersebut.

Keduanya yakni, Abdullah Zunaidi Harahap selaku Direktur PT Ila Safinatin Najah dan Abdul Basir selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Juga: Bos BEI Minta Insentif, Menkeu Purbaya: Rapikan Saham Gorengan

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Namun, Budi belum menyampaikan detail materi yang akan didalami dari pemeriksaan para saksi tersebut.

Diketahui, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini berakar dari kebijakan Menteri Agama (Menag) saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, yang pada 2024 menetapkan tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah.

Baca Juga: Kebun Binatang Ragunan Buka Malam Hari Mulai 11 Oktober, Bisa Amati Satwa Nokturnal hingga Zona Khusus Olahraga  

Kuota tersebut dibagi rata, 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (Kepmenag) Nomor 130 Tahun 2024.

Kebijakan tersebut segera menuai kritik karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam penyidikan, KPK menemukan indikasi adanya lobi-lobi dari asosiasi penyelenggara haji kepada pejabat Kemenag untuk mengubah komposisi pembagian kuota.

Baca Juga: Tak Perlu Tambahan Wamen, Menkeu Purbaya Bakal Urus Langsung Soal Pajak dan Bea Cukai

Penyidik menduga terjadi transaksi uang antara pihak travel haji dan pejabat Kemenag sebagai kompensasi atas kuota tambahan yang dialokasikan ke haji khusus.