Institut USBA: Ketimbang Duplikasi Lembaga, Lebih Baik Prabowo Revisi Keberadaan BP3OKP

5. Hentikan Pola Sentralisasi Berkedok Percepatan

Pemerintah harus menyerahkan sebagian besar kebijakan pembangunan Papua ke tangan pemerintah daerah, lembaga adat, dan akademisi lokal.

6. Bangun Dewan Rakyat Papua Independen

Baca Juga: Firas Al Buraikan, Penyerang Arab Saudi yang Mengacak-acak Timnas Indonesia

Sebagai mekanisme partisipasi alternatif yang beranggotakan tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, dan akademisi untuk mengawasi pelaksanaan program Otsus.

7. Prioritaskan Keadilan Fiskal dan Ekologis di Atas Pembentukan Birokrasi Baru

Fokus pembangunan harus diarahkan pada redistribusi dana Otsus yang adil, perlindungan kawasan adat, dan pengakuan hak ulayat masyarakat Papua.

"Keadilan bagi Papua tidak diukur dari seberapa banyak lembaga dibentuk, tetapi dari seberapa besar rakyat Papua dipercaya untuk menentukan arah hidupnya sendiri," demikian Charles Imbir.***