Pemindahan 4.100 ASN ke IKN Dimulai: Ibu Kota Baru Siap Jadi Pusat Politik dan Modernisasi Pemerintahan

KONTEKS.CO.ID - Sekitar 4.100 aparatur sipil negara (ASN) akan dipindahkan secara bertahap ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"IKN siap menyambut 4.100 orang ASN bertugas di IKN," ujar Kepala IKN Basuki Hadimuljono, Senin (29/9). Pemindahan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.

Tahap awal ini menargetkan 1.700 hingga 4.100 ASN, dan proyeksi hingga 2029 mencapai 9.500 ASN. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memindahkan pusat politik ke IKN pada 2028.

Baca Juga: Nadiem Makarim Dibantarkan, Operasi Wasir Jadi Alasan, Kasus Chromebook Semakin Panas

Infrastruktur Siap Dukung ASN

Pembangunan tahap pertama IKN 2022-2024 telah menyiapkan berbagai fasilitas, mulai dari Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga Bandara Nusantara.

"Tahap satu juga memperkenalkan standar bangunan gedung hijau dan cerdas," jelas Basuki. Semua infrastruktur ini ditunjang pusat kendali terintegrasi berbasis CCTV, drone, dan IoT untuk memantau progres pembangunan secara real-time.

Pada tahap kedua pembangunan IKN (2025-2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, serta pengembangan infrastruktur konektivitas dan ruang terbuka hijau.

Sampai September 2025, 44 menara hunian sudah siap, tiga menara dalam tahap penyelesaian, dan empat menara baru sedang dibangun. Hal ini memastikan ASN dapat segera menempati hunian yang layak.

Baca Juga: KPK Panggil Billy Haryanto, Ipar Jokowi, Terkait Dugaan Korupsi Jalur Kereta Api Senilai Triliunan

Pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota, tetapi transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global.

"Pembangunan IKN bertujuan menciptakan pusat politik dan administrasi yang efektif, serta mendukung kolaborasi lintas sektor," tambah Basuki Hadimuljono.***