3 Dosa Sistemik Polri Menurut Reza Indragiri, Jauh Lebih Gawat dari Brutalitas!

KONTEKS.CO.ID - Psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel, menilai bahwa fokus publik pada kasus-kasus brutalitas polisi di lapangan seringkali mengaburkan masalah yang jauh lebih fundamental dan sistemik di tubuh Polri.

Menurutnya, ada tiga "dosa" utama yang harus menjadi target dalam agenda reformasi kepolisian, yang ia anggap jauh lebih serius daripada insiden-insiden yang bersifat terisolasi.

Reza menegaskan, pergantian Kapolri tidak boleh hanya didasari oleh peristiwa seperti terlindasnya pengemudi ojek online saat demonstrasi.

Baca Juga: Peneliti Jepang Terima Nobel Gegara Mengecat Kulit Sapi seperti Zebra, Efektif Lindungi dari Gangguan Lalat

"Itu menurut saya adalah peristiwa yang terisolasi, isolated event. Sementara ada isu-isu yang jauh lebih pelik, yang jauh lebih sistemik ketimbang itu," ujar Reza dalam sebuah video yang tayang di kanal Youtube Hendri Satrio Official pada Jumat, 26 September 2025.

Masalah sistemik pertama yang paling mendesak untuk dibenahi, menurut Reza, adalah politisasi institusi.

Ia menggunakan istilah "deparcokisasi" untuk menggambarkan kebutuhan mendesak mengembalikan Polri ke khittahnya sebagai alat negara yang netral.

Baca Juga: Gunung Merapi Kembali Menggeliat, Muntahkah 88 Kali Guguran Lava dalam Sepekan

Menurutnya, masyarakat terlanjur menganggap Polri telah keluar dari relnya dan berubah menjadi "Partai Coklat" (Parcok).

"Politik praktis bermakna siapa yang menang kami dukung, siapa yang kalah yang kemudian menjadi oposan akan kami bendu," jelas Reza memaknai praktik "parcok" tersebut.

Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi Kapolri baru adalah kesanggupannya untuk mengembalikan netralitas institusi dan memastikan Polri tidak lagi cawe-cawe dalam urusan politik praktis.

Baca Juga: Tolak Pakai Sabuk Pengaman, Penumpang Mabuk Diseret Keluar dari Pesawat Ramai Jadi Tontonan

Dosa sistemik kedua adalah lemahnya peran Polri dalam pemberantasan korupsi. Reza membandingkan kinerja Polri dengan Kejaksaan Agung dan KPK, di mana Polri dinilainya tertinggal jauh.

"Adakah media yang memuat pemberitaan tentang bagaimana Polri secara fantastis melakukan pemberantasan korupsi? Saya pikir nol," tegasnya.