Kemudian Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas.***
-
Minggu, 21 Desember 2025 -
Kemudian Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas.***
Artikel Terkait
Kritik Keras KPU, Anggota DPR Ini Sebut Dokumen Capres-Cawapres Bukan Rahasia Negara
KPU Batalkan Aturan yang Rahasiakan 16 Dokumen Capres-Cawapres
Kritik Jadi Alasan KPU Batal Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres
Inilah Profil Mochammad Afifuddin, Ketua KPU RI yang Jadi Sorotan Usai Aturan Ijazah Capres Dirahasiakan Lalu Dibatalkan
Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Reset KPU