Ramai Soal Tunjangan Rumah Rp50 Juta, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Luruskan Fakta agar Publik Tak Salah Paham

KONTEKS.CO.ID - Isu tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR kembali memicu perdebatan publik.

Banyak yang menganggap angka tersebut berlebihan, terutama ketika dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tantangan.

Namun, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, akhirnya memberi penjelasan rinci untuk meluruskan kesalahpahaman yang sempat berkembang.

Baca Juga: Akun Instagram Dihack? Simak Cara Pulihkan Tanpa Ribet

Hanya Berlaku dari Oktober 2024–Oktober 2025

Menurut Dasco, tunjangan Rp50 juta per bulan itu tidak berlangsung sepanjang masa jabatan anggota DPR periode 2024–2029.

Ia menegaskan, dana tersebut hanya berlaku setahun, yakni sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025.

Uang itu sebenarnya ditujukan untuk membiayai kontrak rumah anggota DPR selama lima tahun ke depan.

Baca Juga: Menaker Yassierli Pecat Pegawai yang Terlibat Pemerasan Usai Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka

“Skemanya bukan anggota DPR menerima Rp50 juta setiap bulan tanpa batas. Dana itu diangsur selama satu tahun, kemudian dipakai untuk membayar kontrak rumah sekaligus hingga akhir periode jabatan,” jelas Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 26 Agustus 2025.

Dasco menambahkan, setelah Oktober 2025 tidak ada lagi tunjangan rumah bulanan sebesar Rp50 juta.

Dengan begitu, anggapan bahwa anggota dewan mendapat tambahan fasilitas bulanan selama lima tahun penuh tidaklah benar.

Alasan Skema Angsuran Tunjangan

Baca Juga: Siapa Penanggung Jawab Demo 25 Agustus 2025 yang Berujung Ricuh hingga Kini Masih Misterius

Penjelasan lain yang diberikan Dasco adalah terkait alasan pencairan dalam bentuk cicilan bulanan.

Pada tahun anggaran 2024, tidak tersedia dana khusus untuk fasilitas rumah anggota dewan.