Kasus Korupsi Iklan Bank BJB Kian Panas, KPK Panggil Lisa Mariana, Buka-Bukaan Soal Aliran Dana Rp222 Miliar

KONTEKS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bikin panas dingin jagat publik.

Kali ini, selebgram Lisa Mariana dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi iklan di Bank BJB. Pemanggilan dijadwalkan pada Jumat, 22 Agustus 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pemeriksaan Lisa sangat penting untuk mengungkap fakta baru soal aliran dana non-budgeter dalam perkara ini.

“Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat sangat dibutuhkan dan informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik,” kata Budi pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Baca Juga: Tere Liye Kritik Tunjangan Pajak BUMN: Saatnya Semua Pegawai Bayar Pajak Sendiri

Dugaan Aliran Dana Masih Misterius

Meski Lisa dipanggil sebagai saksi, Budi belum bisa memastikan apakah ada kaitannya dengan dugaan aliran dana dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Menurutnya, penyidik masih mendalami tujuan dari dana non-budgeter yang mencuat dalam kasus ini.

“KPK juga terus mendalami terkait dengan dugaan aliran yang dikelola di dana non-budgeter di korupsi BJB ini, ini untuk apa saja, untuk siapa saja. Artinya KPK sedang melakukan follow the money,” jelasnya.

Baca Juga: PPATK Melompat Kuantum: Dari Pusat Laporan Jadi Benteng Anti Judi dan Arus Uang Haram

Tersangka dan Kerugian Negara

Hingga kini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

Mereka antara lain Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Kepala Divisi Corsec Widi Hartoto, serta tiga pengendali agensi periklanan besar, yakni Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

Menurut penyidik, dugaan korupsi iklan Bank BJB ini mengakibatkan kerugian negara yang tidak main-main, yakni mencapai Rp222 miliar. Jumlah fantastis yang membuat publik semakin menyorot kasus ini.

Baca Juga: Tere Liye Kritik Tunjangan Pajak BUMN: Saatnya Semua Pegawai Bayar Pajak Sendiri