KONTEKS.CO.ID – Direksi dan komisaris berstarus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menerima kenyataan pahit kehilangan pendapatan dari tantiem.
Presiden Prabowo Suboianto telah memastikan bahwa tantiem komisaris dan direksi BUMN dihapus.
Kebijakan baru itu ia utarakan saat menyampaikan pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Kura-Kura Kompleks MPR DPR DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15 Agustus 2025.
Untuk itu, Presiden mempersilakan direksi dan komisaris yang tak setuju dengan kebijakan ini untuk mundur dari jabatannya di BUMN.
"Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tak bersedia tidak menerima Tantiem, (silakan) berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka," tegasnya.
Prabowo pun menegur keras para direksi dan komisaris yang merakan tantiem besar. Ia juga mengungkap ada komisaris yang rapatnya cuma sebulan sekali, tapi menikmati tantiem hingga puluhan miliar rupiah.
Baca Juga: Rumahnya Digeledah KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Respons Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
"Masa ada komisaris yang rapatnya sebulan sekali, (tapi) tantiem-nya Rp40 miliar setahun," sebutnya.
Prabowo menilai tantiem hanyalah akal-akalan dan merasa heran mengapa ada tantiem untuk direksi dan komisaris.
Presiden juga mengurangi jumlah komisaris di perusahaan pelat merah. “Paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan (fasilitas) tantiem. Saya pun tak mengerti apa arti tantiem itu. Ini hanya akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," cetusnya.
Baca Juga: Pegawai Negeri Gigit Jari, Presiden Prabowo Subianto Kirim Sinyal Gaji PNS 2026 Tak Naik
Pihaknya telah menginstruksikan Danantara agar menghentikan tantiem. "Direksi juga tidak perlu Tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung benar. Jangan untung akal-akalan," tambahnya.
Apa Itu Tantiem?
Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tantiem merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan untuk karyawannya.
Artikel Terkait
Kebijakan Tantiem Komisaris BUMN Keliru Gegara Misinterpretasi soal OECD
Tinjau Ulang Kebijakan Tantiem Komisaris BUMN, Libatkan Pihak-Pihak Ini
Denny JA Protes Tantiem Dihapus, Aktivis 98 Desak Presiden Pecat dari Komisaris Utama Pertamina Hulu
Sebut Komisaris Tak Berandil Awasi BUMN, Legislator PDIP Dukung Larangan Tantiem
Anggota DPR FPKS: Larangan Tantiem untuk Komisaris BUMN Kebijakan Berani