PDIP: Amnesti dari Prabowo untuk Hasto Tak Ubah Sikap Partai ke Pemerintah

KONTEKS.CO.ID - Amnesti ke Hasto Kristiyanto tak akan ubah sikap PDIP kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu ditegaskan kembali oleh politisi PDIP, Guntur Romli. Kata dia, partainya akan menjadi partai penyeimbang.

Dengan demikian, katanya, PDIP bukan bagian dari koalisi maupun oposisi lantaran Indonesia menurutnya tak menganut dua sistem tersebut.

Baca Juga: Mengungkap Kembali Syarat Mutlak Presiden Prabowo Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN

"Dari awal posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, tidak bagian koalisi dan juga tidak bisa menjadi oposisi, karena Ibu Megawati konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita yang tak mengenal oposisi dan koalisi," kata Guntur Romli dalam keterangannya, Minggu 3 Agustus 2025. 

Dia menyebut, sikap partainya itu telah diputuskan dan tertuang dalam rekomendasi Rakernas V pada 2024 lalu.

Ditegaskannya, hal itu tak berubah meski Hasto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Soal Tantiem Komisaris BUMN, Denny JA:‎ Benar Tapi Tak Serta Merta Valid Diterapkan

"Meski Mas Hasto dapat amnesti posisi PDI Perjuangan tetap tidak berubah," tegasnya.

Guntur mengatakan, Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum bukan pemimpin transaksional.

PDIP, lanjutnya, akan terus mendukung program pemerintah yang pro terhadap masyarakat.

Sebaliknya. Megawati tak akan segan mengkritik program pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Baca Juga: My Daughter is a Zombie Pecahkan Rekor! Film Korea Tembus 1 Juta Penonton Kurang dari 4 Hari, Ini Fakta Menarik Lainnya

"Kalaupun mendukung program pemerintah Presiden Prabowo, Ketua Umun kami Ibu Megawati memberikan syarat program yang pro rakyat, kalau tidak akan tetap melakukan kritik," katanya.