Megawati Ogah PDIP Berkoalisi dan Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

KONTEKS.CO.ID - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Megawati, PDIP tak akan ada di posisi oposisi maupun berkoalisi.

Dia menyampaikan hal itu dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu 2 Agustus 2025.

Baca Juga: Disebut Investasi Paling Aman, Simak Tips Penting Sebelum Beli Emas Biar Ada Penyesalan

Di awal pidatonya, dia mengatakan terkait demokrasi di Indonesia yang seharusnya tak diterapkan dengan mengkotak-kotakkan kekuasaan, melainkan harus berpijak pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” katanya.

Lantaran itu, Megawati menegaskan PDIP memilih untuk berdiri sebagai partai penyeimbang, bukan sebagai oposisi ataupun bagian dari koalisi kekuasaan.

Baca Juga: Erupsi Terbesar Lewotobi Laki-Laki

"Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” jelasnya.

Megawati menjelaskan alasan menjadi partai penyeimbang. Hal itu, katanya, demi menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat banyak.

PDIP, lanjutnya, akan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat.

Namun, tak akan ragu bersikap kritis apabila ada penyimpangan dari nilai-nilai dasar negara.

Baca Juga: Pascaerupsi Besar, BNPB: Jangan Ada Warga di KRB Gunung Lewotobi Laki-Laki

"Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun, kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” tuturnya.