Keenamnya yakni, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan penyuluhan produk hukum, pengelolaan kehumasan, pendidikan pemilih pemula dan kelompok rentan serta marjinal.
Selanjutnya, pendataan daftar pemilih tetap berkelanjutan, penyusunan peta indeks partisipasi pemilih dan kegiatan lainnya pasca Pemilu dan Pilkada terkait evaluasi kebijakan pengadaan logistik.
Baca Juga: AHY Minta Tambahan Anggaran Rp200 Miliar untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Hingga ke Jatim
Dan, evaluasi pemungutan suara ulang Pilkada 2024 serta fasilitasi pendampingan sengketa dan advokasi hukum KPU. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 290.243.036.000.
Afif mengatakan, pagu anggaran 2026 yang diajukan di luar anggaran tambahan sebesar Rp2.76 triliun.
Meliputi, belanja operasional pegawai Rp1.608.789.176.000, dan belanja operasional kantor Rp1.160.050.555.000.***
Artikel Terkait
Catat, KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pilkada Serentak pada 15 Desember 2024
Real Count KPU Catat Perolehan Suara Pramono-Rano di Pilkada Jakarta 50 Persen Plus, Benar Menang Satu Putaran?
KPU Sahkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Jakarta 2024: Pramono-Rano Menang Satu Putaran!
MK Putuskan Pilkada Banjarbaru Diulang Gara-Gara KPU Pasang Foto Paslon yang Didiskualifikasi
KPU Klaim Anggaran Jet Pribadi Pemilu 2024 Sesuai Prosedur dan Diaudit BPK