Perumahan Haji dan Bandara Taibah Ikut Jadi Fokus Kerja Sama Saudi dan Indonesia

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud menempatkan penguatan fasilitas haji sebagai salah satu agenda strategis dalam pertemuan bilateral di Istana Al-Salam, Rabu, 2 Juli 2025.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang turut mendampingi Presiden dalam rangkaian pertemuan mengungkapkan, topik mengenai perumahan haji dan pemanfaatan Bandara Taibah menjadi salah satu poin pembahasan prioritas yang dibahas secara mendalam bersama otoritas Kerajaan Arab Saudi.

"Terkait haji, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Menko. Saya bersama Gus Irfan dan Pak Menko mendengarkan langsung bahwa semua permintaan Presiden Indonesia terkait haji telah dipenuhi oleh pihak Saudi. Salah satunya adalah mengenai kuota haji, detailnya akan dibicarakan lebih lanjut," kata Menag dalam keterangan pers di Jeddah.

Baca Juga: DPR Setuju Sri Mulyani Gunakan SAL Rp85,6 Triliun untuk Tutup Defisit Anggaran 2025

Menag juga menjelaskan, optimalisasi penggunaan Bandara Taibah di Madinah akan dilakukan setelah seluruh perumahan haji selesai dibangun.

“Selain itu, ada juga pembahasan mengenai penggunaan fasilitas Bandara Taibah ke depannya, jika perumahan haji sudah selesai dibangun,” ujarnya.

Selain perumahan haji, Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jemaah Indonesia.

“Selain itu, dibahas juga mengenai bagaimana meningkatkan kenyamanan ibadah haji ke depan,” ujar Menag.

Baca Juga: Rangkap Jabatan Fadil Imran di MIND ID Jadi Sorotan, Puan Maharani Desak Pemerintah Turun Tangan

Indonesia dan Arab Saudi juga menyepakati pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi yang akan menjadi platform utama kerja sama strategis kedua negara di berbagai sektor.

“Oleh karena itu, dibentuklah Dewan Konsultasi Tertinggi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden bersama Putra Mahkota. Dewan ini nantinya akan memiliki anggota dan tim kerja,” kata Menag.

Dalam konteks ekonomi dan perdagangan, pemerintah Indonesia juga menyampaikan harapan agar Putra Mahkota turun langsung mempercepat finalisasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC).

Baca Juga: Kejagung Periksa Direktur Jasindo dan Analis BRI Terkait Korupsi Kredit PT Sritex

“Karena itu, tadi disampaikan harapan agar Putra Mahkota bisa turun tangan langsung untuk mempercepat proses ini, karena beliau adalah tokoh kunci dalam struktur tersebut,” kata Menag.***