Menteri UMKM Dorong Pemda Terlibat Salurkan KUR secara Merata dan Berkualitas

"Kenapa sektor produksi kita utamakan? Karena ini memberikan multiplier effect yang nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri UMKM juga menyoroti pentingnya evaluasi peran perbankan penyalur KUR. Ia menegaskan, masih banyak keluhan di daerah bahwa debitur yang mendapatkan akses KUR adalah nama-nama lama yang terus berulang.

“Kepada bank penyalur, saya tekankan kembali, kita punya target debitur baru, debitur graduasi, dan penyaluran untuk sektor produksi. Jangan sampai yang dapat itu-itu saja. Harus ada perbaikan pola seleksi dan keberanian untuk menyasar pengusaha baru,” katanya.

Baca Juga: Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara, Ada 3 Hal yang Memberatkan

Menteri UMKM juga mengingatkan, dalam ketentuan yang berlaku, pinjaman KUR sebesar Rp1 juta hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Ketentuan ini, menurutnya, harus benar-benar dijalankan oleh perbankan penyalur agar tidak menjadi hambatan bagi UMKM.

“Kita harus pastikan aturan ini tidak hanya di atas kertas. Jangan sampai pengusaha UMKM yang sudah layak justru terganjal permintaan agunan tambahan oleh pihak bank,” katanya.

Senada disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza yang menegaskan pentingnya pemerintah daerah agar berkolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan kualitas dan efektivitas penyeluruhan KUR.

Baca Juga: Syarat Hukum Pemakzulan Gibran Sudah Terpenuhi, Tapi Politik Jadi Penghalang

"Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan penyalur, KUR diharapkan dapat menjadi instrumen pembiayaan yang inklusif dan berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi nasional," ujar Wamen Helvi.***