Charles Imbir: Tambang Nikel Ancam Masa Depan Raja Ampat Sebagai Kawasan Konservasi

Papua menurutnya, telah lama menjadi korban dari kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan pembangunan ekstraktif diatas kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

Hutan-hutan dirambah, sungai-sungai tercemar, dan wilayah-wilayah adat dikorbankan atas nama investasi dan kepentingan nasional.

Di bagian selatan dan pedalaman Papua, banyak wilayah telah rusak akibat eksploitasi tambang, ilegal logging, dan proyek infrastruktur skala besar yang seringkali dilakukan tanpa kajian dan tidak diinformasikan kepada masyarakat adat setempat.

Baca Juga: Rolex GMT Master II Rp290 Juta untuk Pemain Timnas dari Prabowo: SemogaLolos Piala Dunia Dikasih Patek Philippe

Terjadi pencemaran nikel di Sorong yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Papua Barat dengan temuan kadar nikel di Sungai Klasouw mencapai 1,2 mg/L (baku mutu: 0,2 mg/L) yang membawa dampak kematian massal ikan jenis mujair dan nilai.

Investigasi Tambang Ilegal di Pegunungan Bintang oleh Bareskrim Polri dan Komnas HAM yang menemukan adanya 256 lokasi tambang emas ilegal yang melibatkan TNI/Polri. Pekerja anak usia 12–17 tahun dengan upah Rp50.000 per hari.

Laporan PBB tentang Pelanggaran HAM di Freeport dengan temuan adanya kerja paksa dan kekerasan seksual di area tambang. Direkomendasikan dan Freeport harus menghentikan operasi hingga ada audit HAM.

Baca Juga: Jadi Tersangka Penyedia Striptis Bertarif Rp5,8 Juta Per Paket, Ketua DPD Hanura Jawa Tengah: Ini Fitnah

Ancaman baru menjalar ke bagian paling depan dari Papua, yaitu Raja Ampat. Sebagai simbol wajah Papua di mata dunia internasional dan rumah bagi keanekaragaman hayati laut terbesar di planet ini.

Raja Ampat adalah jantung pariwisata berkelanjutan yang selama ini menjadi harapan masa depan Papua.

Namun, kebijakan pemerintah pusat yang mengizinkan pertambangan nikel di wilayah ini menunjukkan bahwa kerusakan yang selama ini terjadi di belakang rumah Papua, kini berlanjut ke teras depannya.

Baca Juga: Wow, Ketua DPD Hanura Jateng Jadi Tersangka Penyedia Layanan Striptis Mashed Potato Bertarif Rp5,8 Juta Per Paket

Pertambangan nikel di Raja Ampat bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga mengabaikan hak-hak masyarakat adat, serta menghancurkan fondasi ekonomi lokal yang telah tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan melalui pariwisata berbasis komunitas.

Jika wajah Papua di Raja Ampat ikut dirusak, maka kita sedang menyaksikan hilangnya satu demi satu harapan akan masa depan Papua yang berdaulat secara ekologis dan adat.***