Aplikasi Ojol Sudah Raup Triliunan Rupiah, Driver Tewas Kelaparan: Mana Peran Negara?

“Tidak ada perlindungan yang jelas dari negara. Beberapa regulasi yang dikeluarkan, seperti Peraturan Menteri Perhubungan, justru tidak berpihak pada pengemudi,” ujarnya.

Pemotongan tarif dirasakan masih melibi batas maksimal mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 101 Tahun 2022.

Seharusnya potongan dari pendapatan driver tidak melebihi 15 persen, ditambah 5 persen untuk biaya operasional. Namun, fakta di lapangan sangat jauh berbeda.

“Pemotongan bisa mencapai 30 persen bahkan lebih, dan itu jelas melanggar aturan. Sayangnya, tidak ada pengawasan ketat dari pemerintah,” kata Felix.

Baca Juga: Lisa Mariana Kecewa, Ridwan Kamil Tak Hadir di Sidang Perdana: Tuntut Hak Identitas Anak

Bahkan penghasilan tambahan aplikasi tidak pernah dibagikan kepada driver. Padahal perusahaan aplikasi mendapat keuntungan lain dari penjualan atribut driver dan kerja sama iklan dengan pihak ketiga.

Iklan-iklan ini dipasang di kendaraan atau seragam driver, namun tidak ada pembagian hasil untuk mereka.

Serikat pengemudi online mendesak agar UU Perlindungan Pengemudi segera disahkan. Bila tidak, Serikat Pengendara Online Indonesia (SePOI) akan melanjutkan aksi mereka di 14 kota besardi Indonesia.

Baca Juga: Ketua Pemuda Pancasila Blora Ditangkap, Terlibat Penipuan Rp333 Juta Modus Suplai Solar Industri

Ketua Umum SePOI, Mahmud Fly menegaskan aksi dilakukan secara damai dan tanpa sweeping antar driver.

SePOI menuntut kenaikan tarif penumpang roda dua dan k jelasan regulasi untuk layanan makanan dan barang roda empat. Kemudian penetapan tarif bersih untuk driver mobil dan pengesahan RUU Perlindungan Pengemudi Transportasi Online.

Mahmud menyinggung kasus tragis Darwin Mangudut Simanjuntak (49), driver ojol yang diduga meninggal dunia karena kelaparan.

Baca Juga: Isi Tuntutan Demo Ojol 20 Mei, Serentak di 14 Kota: Hapus Aceng, Slot, Hemat, dan Prioritas 

Korban diketahui merawat kakaknya yang mengalami gangguan jiwa.