Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Tim Independen Usut Peledakan Amunisi Afkir TNI

KONTEKS.CO.ID - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya warga sipil dan anggota TNI dalam insiden ledakan amunisi afkir milik TNI AD di Garut, Jawa Barat.

Tragedi ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan peristiwa serius yang menuntut penyelidikan menyeluruh.

Jika dibiarkan tanpa pengusutan tuntas, negara dinilai telah gagal menjalankan tanggung jawab utamanya dalam menjamin hak hidup warga negaranya.

Koalisi mendesak Komisi I DPR segera membentuk tim pencari fakta guna menyelidiki insiden ini.

Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap hak keluarga korban untuk mengetahui kebenaran, langkah ini penting untuk memastikan adanya pengawasan ketat terhadap penggunaan dan pemusnahan peralatan berbahaya seperti senjata dan amunisi dalam tubuh TNI.

Tanpa kontrol yang efektif dan evaluasi menyeluruh dari parlemen, tragedi serupa berpotensi kembali terjadi.

Setiap tahapan pengelolaan amunisi—baik produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pemusnahan—harus mengikuti standar keamanan ketat dan dijalankan oleh tenaga profesional.

Jika kelalaian semacam ini terjadi lagi tanpa tindakan nyata dari negara, maka hal itu bisa digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak hidup, yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Koalisi juga mengkritik pernyataan sejumlah pejabat TNI yang terkesan menyalahkan korban, dengan menyebut warga sipil yang menjadi korban tengah mengumpulkan logam sisa ledakan.

Pernyataan semacam itu disampaikan tanpa menunggu hasil penyelidikan objektif dan transparan, dan sangat tidak sensitif terhadap penderitaan keluarga korban.

Klaim prematur tersebut berpotensi mengaburkan tanggung jawab institusional dan melemahkan upaya akuntabilitas.

Demi menjaga transparansi dan integritas proses pengusutan, investigasi harus dilakukan oleh lembaga di luar TNI.

Komnas HAM dan Kepolisian RI memiliki mandat dan tanggung jawab untuk turut menyelidiki kasus ini, terlebih karena jatuhnya korban dari kalangan sipil dan lokasi kejadian berada di luar area militer.

Koalisi turut meminta Komnas HAM bersikap aktif dan memulai penyelidikan independen untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan ke depan.