Mutasi Kunto Diduga atas Perintah Wong Solo, Mantan Kepala BAIS: Panglima TNI Subordinasi, Wajib Dievaluasi

KONTEKS.CO.ID - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Desakan evaluasi Panglima TNI terkait adanya subordinasi adanya mutasi perwira tinggi yang dilakukan tanpa melakukan konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Yayat Sudrajat beralasan indikasi subordinasi terjadi ketika mutasi terhadap Letjen Kunto Arief Wibowo dibatalkan hanya berselang sehari kemudian.

Baca Juga: Bill Gates Intip Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah, Tekankan Manfaat untuk Ibu Hamil dan Menyusui di Indonesia

Seperti diberitakan Konteks sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merilis SKEP Panglima TNI Nomor Kep/554/a/IV/2025. SKEP itu membatakan surat keputusan sebelumnya dengan Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.

SKEP itu menggeser Letjen Kunto dari jabatan Pangkogabwilhan I menjadi  Staf Khusus KSAD. Sehari kemudian, surat mutasi revisi membatalkan pergeseran jabatan itu.

Menurut Yayat, di lingkungan TNI jabatan-jabatan perwira tinggi dan jabatan strategis ditentukan oleh Presiden.

Baca Juga: Harga Tiket Kapal Api Indonesia Open 2025, Penjualan Mulai 8 Mei 2025, Termurah Rp50 Ribu

"Tidak boleh panglima, KSAD main copot aja. Itu harus dikonsultasikan kepada Presiden. Tadinya saya kaget, apa iya Pak Prabowo seperti ini. Padahal Letjen Kunto ini sudah pernah dizalimi saat Pemerintahan Jokowi," ungkap mantan Sekretaris Menteri Koordinator Politik dan Keamanan tersebut, mengutip Podcast Hersubeno Point di YouTube, terlihat Rabu 7 Mei 2025.

Ia menceritakan, saat menjadi Pangdam Siliwangi, Kunto dizalimi hanya karena menyampaikan apa yang harus dilakukan TNI pada saat itu.

Saat itu Kunto menulis Etika Menuju 2024. Di dalam tulisannya ia mengkritisi sejumlah dugaan kecurangan pesta demokrasi yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban nasional.

Baca Juga: Temui Bill Gates, Prabowo Bawa Rombongan Pengusaha Kelas Kakap: Ada Haji Isam hingga Tomy Winata

Kunto langsung dicopot dari jabatan Pangdam Siliwangi. Kemudian dimutasi menjadi Wakil Komandan Kodiklatad dan dibuang lagi ke Dewan Ketahanan Pangan.

"Langsung dicopot. Padahal masyarakat Jawa Barat saat itu sayang banget sama dia. Karena dia memerhatikan rakyat kecil, setiap Jumat dia melakukan Jumat Berkah di Kodam (Siliwangi)," katanya.

"Dia memanggil pemulung, mengumpulkan tukang becak, orang yang tak punya. Bukan main, dan dia orang yang lurus. Dia seperti bapaknya,saya sangat hormati. Pak Try orang yang paling sepuh di antara purnawirawan saat ini," papar Yayat.

Baca Juga: Lanjutan Sidang Hasto Kristiyanto, JPU KPK Hadirkan Dua Saksi dari PDIP

Karena itu dia merasa prihatin dengan kondisi sekarang. 'Lah sekarang (Try Sutrisno) 'dikuyuh-kuyuh' kayak gitu karena pernyataan itu (8 rekomendasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI)," tegasnya.

Padahal, sambung dia, pernyataan sikap itu adalah hak. Apa yang dilakukan mereka adalah mengingatkan. "Karena kecintaan mereka terhadap negara. Kalau kita nggak peduli lagi sama negara, ya tidur saja, mau ngapain lagi. Tapi tidak bisa, jiwa saya masih terpanggil, kita masih siap meski secara fisik tidak memungkinkan," tuturnya.

"Namun secara hati nurani dan kepala kita, kami memberikan apa yang bisa. Paling tidak mengingatkan pemerintah supaya yuk kita jaga negara ini," tandas Yayat.

Baca Juga: Pecah Perang India vs Pakistan: Serangan Terbuka Sejak 2019

Jenderal yang dibesarkan di Kopassus itu menegaskan tak ada purnawirawan yang mau memberontak. "Memang punya apa? Punya senjata, tidak. Pensiun juga belum sebulan sudah habis," ucapnya.

Pencopotan Kunto Bukan atas Perintah Presiden

Yayat kembali menegaskan, kalau pencopotan itu bukan atas perintah presiden maka ini adalah tindakan insubdiordinasi.

"Jadi perlu dievaluasi masalah Panglima TNI ini. Apalagi saya dapat informasi perintah datang dari Solo, 'Wong Solo'," pintanya.

Baca Juga: KSST Apresiasi KPK Naikkan Status Laporan Terhadap Jampidsus Febri Adriansyah ke Penyelidikan

Insiden fatal ini harus segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan. "Kenapa Panglima TNI sampai begitu dan tidak konsultasi ke Presiden Prabowo. Kalau kita lihat fakta yang ada sekarang, kan dia (Kunto) tidak jadi dicopot. Artinya dia mencopot itu bukan atas perintah Presiden, inisiatif sendiri dan kemungkinan, saya dapat informas, inisiatif Wong Solo," katanya lagi. ***