Program Anak Nakal ke Barak Militer Dikecam Komnas HAM, Netizen: Malah Lembaganya yang Harus Dibina!

KONTEKS.CO.ID - Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer sebagai upaya pembinaan karakter menuai sorotan yang tajam.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyuarakan penolakan tegas, menilai langkah tersebut melanggar hak anak dan menyalahi wewenang militer.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyebut bahwa pelibatan TNI dalam memberikan pembinaan ala militer kepada anak bukanlah bagian dari sistem pendidikan yang sah.

Baca Juga: Joko Anwar Open Casting Film Horor! Cowok Penari dengan Style Apapun Tapi Wajib Besar, Kekar dan Berotot, Cek Syaratnya

Menurutnya, ranah tersebut sudah masuk ke dalam civic education atau pendidikan kewarganegaraan, dan tidak bisa dijadikan alasan untuk memberi hukuman dalam bentuk pelatihan militer.

Namun, kritik tersebut justru membakar semangat warganet. Di berbagai platform media sosial, terutama TikTok, gelombang reaksi keras terhadap Komnas HAM bermunculan.

Salah satu unggahan viral dari akun @millenialzkece dibanjiri komentar pedas. Akun @aousii13, misalnya, menulis, “Komnas HAM dan KPAI juga perlu ikut latihan militer biar tahu rasa.”

Sementara itu, akun @T.A.Q menyindir, “Udah ketebak ending-nya, pasti ada aja lembaga nganggur yang tiba-tiba sok kerja.”

Baca Juga: Eks Menko Polhukam Ternyata Komisaris Utama di Perusahaan Prajogo Pangestu

Netizen yang pro pada kebijakan Dedi Mulyadi menilai bahwa pendekatan seperti ini diperlukan di tengah meningkatnya kasus kenakalan remaja, tawuran, hingga penyalahgunaan narkoba.

Mereka melihat langkah ini sebagai solusi nyata dan tegas dibandingkan sekadar imbauan atau seminar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri meluncurkan program ini sebagai respons terhadap meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan pelajar.

Anak-anak yang dianggap bermasalah akan dijemput langsung oleh TNI dari rumah, lalu menjalani pelatihan karakter dan disiplin selama enam bulan di barak militer, bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Baca Juga: Presiden Donald Trump Terapkan Tarif 100 Persen untuk Semua Film yang Diproduksi di Luar AS