Pungli Ormas Ganggu Bisnis, Presiden Perintahkan Tindakan Tegas

KONTEKS.CO.ID  – Kalangan pengusaha di Indonesia semakin khawatir dengan maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas).

Mereka kerap melakukan pemalakan dan pungutan liar (pungli) yang mengganggu aktivitas bisnis. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan TNI-Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik ini.

"Presiden memerintahkan agar TNI/Polri mengawasi dan menindak aksi seperti ini. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan baik," ujar Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Presiden, Rabu 19 Maret 2025.

Baca Juga: Analis Strategi Institute: Anjloknya IHSG Dampak Warisan Pemerintahan Jokowi yang Rapuhkan Pondasi Ekonomi  

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, menyoroti bahwa banyak pelaku pemalakan berasal dari kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mencari keuntungan dari proyek-proyek yang ada.

"Kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, jadi mereka mencari kesempatan seperti ini," kata Hariyadi menukil CNBC Indonesia, Selasa 4 Maret 2025.

Ia juga mengungkapkan bahwa menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Idul Fitri, oknum ormas sering meminta jatah Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengusaha.

Baca Juga: Cara Mudah Menukar Uang Baru untuk Lebaran di Bank BCA, BSI, Mandiri, BRI, dan Bank Indonesia

"Beberapa pelaku usaha akhirnya memberikan THR kepada mereka agar bisnis tetap berjalan lancar. Namun, kondisi di setiap daerah berbeda-beda," tambahnya.

Selain meresahkan pengusaha, aksi premanisme ini juga berdampak pada realisasi investasi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menilai, komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

"Kalau investasi bisa berjalan lancar tanpa gangguan, tentu akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Rosan di Jakarta, Selasa 11 Februari 2025.

Baca Juga: Nunung Tolak Bantuan Tinggal di Rumah Sule, Ungkap Rey Utami Tawarkan Bantuan Serupa

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat setempat agar investasi yang masuk tidak hanya menciptakan pekerjaan baru, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah.