“Namun ironisnya, DPR dan pemerintah justru menggelar pembahasan RUU TNI di hotel mewah," imbuh mereka.
Mereka juga menilai, revisi UU TNI yang sedang dibahas mengandung pasal-pasal bermasalah.
Baca Juga: Preview The Witch Episode 9: Mengungkap Misteri Hilangnya Park Jin Young!
Termasuk kemungkinan mengembalikan dwifungsi militer yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.
"Agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer itu sendiri dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI, di mana militer aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil," kata mereka.
Koalisi ini pun mendesak DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan yang tertutup dan memastikan transparansi dalam revisi UU TNI.
Mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam proses ini demi menjamin aturan yang lebih demokratis.***
Artikel Terkait
Kontras dan Koalisi Masyarakat Sipil Protes RUU TNI, Gedor Ruang Rapat di Hotel Mewah
Penjelasan Sekjen DPR Soal Bahas RUU TNI di Hotel: Butuh Tempat Istirahat, Anggaran Cukup
Kabar Gembira, Tunjangan Profesi 2 Bulan Milik 120 Ribu Guru di Lingkungan Sekolah Kemenag Cair Sebelum Lebaran 2025
Utut Adianto Soal Kritik DPR Rapat Revisi UU TNI di Hotel Fairmont: Itu Pendapatmu
Catat, Puncak Mudik Diprediksi 28 Maret, Arus Balik 6 April, Puluhan Juta Orang Lakukan Perjalanan