KONTEKS.CO.ID - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dianggap belum transparan dalam tata kelola keuangan.
Hal itu disayangkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira karena dana dalam genggaman badan baru yang dipimpin Rosan P Roeslani tersebut angkanya sangat besar.
“Kami berharap ke depannya bisa membuat Danantara monitor yang berisi semua pelacak proyek dan kondisi terkini penyaluran pembiayaan Himbara (Himpunan Bank Negara),” ucap Bhima Yudistira padda sebuah diskusi di Jakarta, mengutip Sabtu 2 Agustus 2025.
Baca Juga: Trump Kerahkan 2 Kapal Selam Nuklir, AS-Rusia Diambang Perang?
Ia kemudian memberi contoh pengelolaan sovereign wealth fund (SWF) milik negara lain yang sangat terang benderang saat pengelolaan asetnya.
Dan salah satu negara yang layak menjadi ajengan Indonesia ialah Norwegia.
Dalam pengelolaan SWF Norwegia atau Norfund, mereka membuka akses seluas-luasnya kepada publik, bahkan bukan tidak ke warga negara Norwegia.
Sangat mudah melacak ke proyek mana saja Norfund mengalirkan dananya.
Baca Juga: Papua Barat Geger! Nasabah BRI Cabang Bintuni Kehilangan Uang di Rekening Hampir Rp1 Miliar
“Orang Indonesia saja, kita yang umum, bisa mengakses dana Norfund itu ditempatkan di portofolio investasi apa saja. Proyek apa saja, bahkan hingga rate of return-nya berapa,” paparnya.
Karena itu, pihaknya berharap, BPI Danantara juga melakukan hal yang serupa dengan Norfund guna memberikan transparansi kepada publik.
“Danantara itu milik kita. Kita harus berani bilang bahwa Danantara harus bertanggung jawab, operasinya harus melibatkan kita, semua pemangku kepentingan,” ucapnya.
Melalui pelacak proyek dan penyaluran pembiayaan Danantara, khusus pendanaan yang berasal dari Himbara, Bhima berharap, masyarakat bisa melihat bank-bank apa saja yang menyalurkan pendanaan kepada proyek yang secara keilmuan tidak berpihak terhadap transisi energi.
Baca Juga: Ini Kata-Kata Hasto untuk Prabowo dan Megawati Setelah Bebas dari Rutan KPK
Artinya, masyarakat bisa turut menjadi pengawas agar Danantara tidak hanya menjadi pengelola aset negara yang besar, tapi juga berkontribusi pada pencegahan krisis iklim yang semakin lama semakin menurun.
“Jangan dengan adanya Danantara, proyek-proyeknya justru memperburuk krisis iklim,” ucap ekonom muda ini.
Dikabarkan sebelumnya, CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, Danantara bertanggung jawba terhadap pengelolaan 889 entitas Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan nilai Rp15.000 triliun.
Danantara adalah superholding yang mengatur modal investasi dengan dana berasal dari dividen BUMN, bukan dari penyertaan modal negara (PMN).
Baca Juga: Keppres Amnesti dan Abolisi Berlaku Mulai Hari Ini, Hasto dan Tom Lembong Langsung Bebas Malam Ini
"Orang nanya, duitnya dari mana sih investasinya? Dana yang kami dapat adalah dari dividen. Jaadi bukan dari PNM lagi atau dari penyertaan pemerintah," ungkap Rosan dikutip dari YouTube Universitas Paramadina, Jakarta, pada Sabtu 14 Juni 2025.
Ia menambahkan, Danantara diwajibkan menghasilkan return 10% atau di atas cost of capital dari Danantara.
"Returnnya berapa? Ya, returnnya di atas cost of our capital lah, kalau Indonesia ini kurang lebih we would like to have a return at like 10 persen," sebutnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Danantara akan mengantongi dividen BUMN sebesar USD7 miliar lebih, atau setara Rp120 triliun-150 triliun. ***