• Sabtu, 18 April 2026

JK Sarankan Pemerintah Pilih Naikkan Harga BBM Ketimbang WFH: Lebih Efektif

Photo Author
Lopi Kasim, Konteks.co.id
- Senin, 6 April 2026 | 12:24 WIB
Mantan Wapres RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla sebut WFH tak efektif, lebih baik naikkan harga BBM  (Foto: YouTube/Gita Wirjawan)
Mantan Wapres RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla sebut WFH tak efektif, lebih baik naikkan harga BBM (Foto: YouTube/Gita Wirjawan)


KONTEKS.CO.ID - Eks Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau JK menyebut, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak efektif menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, kebijakan merespons harga minyak dunia yang melambung imbas konflik Iran dengan Israel-Amerika Serikat (AS) itu bisa saja membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN), dan karyawan swasta bosan.

Mereka, kata dia, bisa aktivitas di luar rumah.

Baca Juga: BMKG Sebut Musim Kemarau Mulai Masuk, April hingga Juni Jadi Fase Kritis

Dengan demikian, akan kontraproduktif dengan tujuan pemerintah terkait WFH untuk mengurangi mobilitas dan menghemat bahan bakar minyak (BBM).

"Anda tinggal di rumah tiga hari. Kalau Anda tinggal di rumah tiga hari kan bosan juga, mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja (seperti tidak berhemat) sebenarnya," ujarnya kepada wartawan di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu 5 April 2026.

JK berpendapat, kebijakan WFH juga harus dibarengi dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga: Bersama WNI, Polisi Malaysia Tangkap Enam Orang Lain Positif Narkoba

Saat subsidi dikurangi dan harga BBM naik, orang yang WFH akan berpikir panjang untuk meninggalkan rumah.

"Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, Tapi dia keluar juga karena tiga hari itu long weekend ya," katanya.

Justru, lanjutnya, kebijakan perlu dipertimbangkan kini adalah menaikkan harga BBM.

Sebab, subsidi energi semakin membesar imbas naiknya harga minyak dunia akibat konflik yang masih terjadi di Timur Tengah.

Baca Juga: Wamenkes Sebut Ada 1 Juta Lebih Kasus TBC di Indonesia, 300 Ribu Kasus Belum Ditemukan

JK menyampaikan, pengurangan subsidi sudah dilakukan banyak negara untuk mengatasi potensi krisis di dalam negeri.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Lopi Kasim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X