Wawancara dengan Firnando Ganinduto: Buka-bukaan Mulai dari Reklamasi BUMN Tambang hingga Aksi Investasi Danantara

Baca Juga: Sadis, KKB Yahukimo Bunuh Guru saat Bersama Murid Mau Tanam Pohon di Luar Sekolah

Saya bukan antipasar bebas, tapi saya percaya pada proteksi pintar. Negara harus melindungi sektor-sektor strategis. Kalau industri dasar kita mati, kedaulatan ekonomi juga mati.

Semua negara maju memiliki industri baja, semen, dan manufaktur yang kuat. Tanpa itu, kita hanya akan jadi pasar bagi mereka.

Pemerintah sudah membentuk Satgas lintas lembaga untuk memberantas impor ilegal. Langkah itu sudah efektif?

Masih jauh dari cukup. Satgas ini memang melibatkan sebelas kementerian dan lembaga, tapi praktik penyelundupan masih seperti “jerawat”, diberantas di satu titik, muncul di titik lain.

Indonesia ini negara kepulauan, jadi pengawasan harus jauh lebih ketat. Kami mendorong Satgas ini terus bekerja di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Presiden, karena ini menyangkut kedaulatan ekonomi.

Baca Juga: Geng Solo Masih Bercokol, Prof Ikrar: The Jokowi Legacy Sangat Berbahaya Bagi Indonesia, Enggak Lulus SMP Bisa Jadi Wapres

Bagaimana Anda melihat arah ekonomi Pemerintahan Presiden Prabowo ke depan?

Saya optimistis. Pak Prabowo sudah selesai dengan urusan pribadi. Sekarang waktunya berbakti. Beliau punya kemauan besar memperkuat industri dan kemandirian ekonomi.

Saya yakin arah kebijakan ekonomi ke depan akan berpihak pada produksi nasional dan memperkuat industri strategis kita.

Terakhir, apa yang ingin Anda wariskan sebagai anggota DPR periode ini?

Saya ingin dikenang sebagai legislator yang bermanfaat, yang berjuang agar BUMN kembali ke jati dirinya: agen pembangunan bangsa.

Baca Juga: Ini 13 Perusahaan Besar Diuntungkan Rp2,54 Triliun dari Penjualan BBM di Bawah Harga Pokok

BUMN bukan sekadar korporasi pencetak laba, tapi pilar kedaulatan ekonomi. Kalau BUMN, industri, dan rakyat bisa berjalan seimbang, di situlah Indonesia benar-benar berdaulat. ***