KONTEKS.CO.ID – Praktik reklamasi tambang sebagai kewajiban bagi perusahaan pertambangan harus mendapat perhatian, terutama bagi badan usaha yang berstatus BUMN.
Keharusan melakukan penataan kembali lingkungan alam bekas lahan tambang jangan sampai hanya sebatas kewajiban administratif belaka.
Penegasan ini disampaikan anggota Komisi VI DPR, Firnando H Ganinduto dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia, pada Selasa 7 Oktober 2025.
Baca Juga: Prof Ikrar Nusa Bhakti Kritisi Kebijakan Bahlil Soal BBM SPBU Swasta
Kader Partai Golkar ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan langsung di lapangan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan benar-benar melaksanakan tanggung jawab ekologis dan sosialnya.
Ia juga bicara buka-bekaan tersoal inefisiensi BUMN, banjirnya impor murah dari China sampai pada arah baru investasi melalui Danantara.
Firnando H Ganinduto mengatakan, tanpa keberanian memperkuat industrialisasi nasional serta menegakkan pengawasan, Indonesia berpeluang besar menjadi pasar besar tanpa kedaulatan ekonomi.
Berikut wawancara lengkap dengan Firnando H Ganinduto seputar BUMN pertambangan, investasi Danantara hingga serbuan produk impor China:
Baca Juga: Apakah Profesi Lady Companion Dibolehkan dalam Ajaran Islam? Ulama MUI Angkat Bicara
Menurut Anda, bagaimana praktik reklamasi tambang oleh BUMN yang belakangan public sorot?
Reklamasi itu tidak boleh hanya jadi laporan administratif. Harus konkret dan berkelanjutan. Kami di Komisi VI (DPR) sudah menjadwalkan pengawasan lapangan langsung untuk memastikan reklamasi benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar tambang.
Keberhasilan reklamasi menjadi tolok ukur kredibilitas BUMN tambang dalam mengelola sumber daya negara. Kalau dilakukan sungguh-sungguh, kepercayaan publik terhadap korporasi negara juga akan naik.
Apakah BUMN tambang sudah cukup transparan dalam pelaporan reklamasinya?
Belum semua. Masih banyak yang hanya mengandalkan laporan di atas kertas. Kami ingin ada verifikasi langsung dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.
Artikel Terkait
Desak Reklamasi Tambang BUMN Transparan, Komisi VI DPR Siapkan Pengawasan Lapangan
Sah, Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN
Hasan Nasbi Beberkan Reformasi Gila-gilaan di BUMN, Paling Telak Tak Ada Lagi Bonus Miliaran Rupiah
Prabowo Lantik Sejumlah Pejabat Sore Ini: Arya Sinulingga Jadi Kepala BP BUMN? Ribka Haluk Punya Tugas Baru
Lantik Dony Oskaria, Istana Ungkap Nasib Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo