KONTEKS.CO.ID – Direktur INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, menilai bahwa masalah utama stagnasi ekonomi bukan karena fiskal.
"Tetapi pada sektor riil yang masih sangat berat dengan masalah kebijakan," kata Eisha di Jakarta, Minggu, 28 September 2025.
Kemudian, lingkungan bisnis yang belum konsudif, termasuk kepercayaan dari pelaku ekonomi, yang belum tumbuh maksimal.
Baca Juga: Pendapatan Negara Turun, Defisit APBN 2025 Tembus Rp321,6 Triliun: Menkeu Sebut Fiskal Masih Aman
Karena itu, Eisha menilai bahwa kebijakan hanya menggeser dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas agar mendorong sektor riil, tidak semerta-merta akan menyelesaikan masalah.
Menurutnya, ini lantaran permintaan masyarakat sedang turun karena daya beli yang sedang turun, juga di sisi suplai, sektor riil sedang melambat di tengah ketidakpastian yang tinggi.
"Sektor riil menunjukkan pelemahan dengan penjualan kendaraan turun tajam (wholesale -8,6% dan retail -9,5% pada Januari–Juni 2025)," katanya.
Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur juga berada di zona kontraksi selama Triwulan II 2025 serta investasi asing langsung (FDI) menurun.
Baca Juga: PEPS: Gebrakan Rp200 Triliun Purbaya Bukan Kebijakan Fiskal Maupun Moneter
"Turun dari Rp217,3 triliun menjadi Rp202,2 triliun akibat ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan kompetisi menarik modal global," katanya.
Ia menyampaikan, permintaan domestik melemah tercermin dari konsumsi rumah tangga yang melambat, inflasi meningkat (Januari–Juli 2025 sebesar 2,37% dibanding 1,07% pada periode sama 2024), dan meningkatnya PHK sebesar 32% pada semester I 2025 yang semakin menekan daya beli masyarakat.
Indikator kepercayaan konsumen ikut menurun, dengan Indeks Keyakinan Konsumen turun dari 121,1 (Maret) ke 117,8 (Juni 2025), disertai penurunan ekspektasi penghasilan dari 135,4 ke 133,2, menandakan pesimisme terhadap prospek ekonomi rumah tangga.***
Artikel Terkait
CELIOS Dorong Reformasi Fiskal, Menteri Keuangan Diganti dan Pajak Kekayaan Diterapkan
Menkeu Purbaya Sebut Arahan Presiden: Aturan Fiskal Bakal Longgar, Target Pemulihan Ekonomi dan Lapangan Kerja Lebih Cepat
Sebut Demonstrasi Besar Kemarin karena Salah Kebijakan Fiskal dan Moneter, Menkeu Purbaya Pertanyakan Kinerja Anggota Dewan dan Sri Mulyani
PEPS: Gebrakan Rp200 Triliun Purbaya Bukan Kebijakan Fiskal Maupun Moneter
Pendapatan Negara Turun, Defisit APBN 2025 Tembus Rp321,6 Triliun: Menkeu Sebut Fiskal Masih Aman