Sebut Demonstrasi Besar Kemarin karena Salah Kebijakan Fiskal dan Moneter, Menkeu Purbaya Pertanyakan Kinerja Anggota Dewan dan Sri Mulyani

KONTEKS.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, demonstrasi besar di Indonesia beberapa waktu lalu merupakan adalah akumulasi dari kesalahan kebijakan fiskal dan moneter.

Dia menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu 10 September 2025.

"Yang bapak-bapak (anggota DPR) rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi, karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter yang sebetulnya kita kuasai," ujarnya.

Baca Juga: Hakim Djuyamto Akui Terima Suap Rp40 Miliar di Kasus Vonis Lepas Ekspor CPO

Dia lantas mempertanyakan kerja anggota Komisi XI DPR RI selama ini.

Dia mengaku heran mengapa permasalahan fiskal dan moneter Indonesia tidak segera diatasi oleh pemerintah, baik dari eksekutif maupun legislatif.

Dia menilai, DPR RI dan menteri keuangan sebelumnya (Sri Mulyani) punya waktu panjang untuk bertemu dalam rapat.

Baca Juga: Purbaya Ungkap Uang Rp425 Triliun yang Mengendap di BI Jadi Penyebab Orang Susah Cari Kerja  

"Yang jadi pertanyaan saya, di sini Komisi XI rapatnya dengan menteri keuangan (Sri Mulyani) berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak pernah mempertanyakan itu? Dan sekarang saya datang ke sini, tiba-tiba pertanyaan banyak sekali, yang seharusnya sudah putus pada waktu itu," katanya.

"Tapi gak apa-apa. Jadi, ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu (kesalahan fiskal dan moneter), sebelum mengubah yang lain. Struktural lain kita bisa ubah, tapi quick win-nya di situ. Saya akan balik kondisi yang memburuk karena langkah kita sendiri," ujarnya.

Salah satu caranya, melakukan percepatan belanja anggaran yang disebutnya 90 persen perekonomian Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Program Stabilisasi Harga Jagung, Segini yang Ditetapkan

Purbaya Yudhi Sadewa juga meyakini Presiden Prabowo Subianto tak salah menunjuknya sebagai menteri keuangan baru pengganti Sri Mulyani.

Kata dia, pengelolaan perekonomian bukan barang baru untuknya.