CELIOS Dorong Reformasi Fiskal, Menteri Keuangan Diganti dan Pajak Kekayaan Diterapkan

KONTEKS.CO.ID – Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) menilai kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal negara terus menurun di tengah melemahnya konsumsi rumah tangga dan meningkatnya tekanan utang.

Karena itu, CELIOS menegaskan perlunya pergantian pucuk pimpinan fiskal, yakni Menteri Keuangan, untuk memulihkan kredibilitas dan memperbaiki tata kelola anggaran negara.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai langkah tersebut mendesak dilakukan bersamaan dengan penghentian rencana kenaikan tunjangan anggota DPR.

Baca Juga: Pengelolaan Danantara Belum Transparan, Direktur CELIOS Rekomendasikan Pemerintah Copas SWF Norwegia alias Norfund

Selain itu, CELIOS mengusulkan gaji legislator dibatasi maksimal tiga kali upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta serta pembentukan Komite Remunerasi Independen guna menilai kewajaran penghasilan pejabat negara.

Dana reses DPR juga didorong untuk dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi.

Di sisi lain, CELIOS menekankan urgensi reformasi pajak untuk memperluas ruang fiskal tanpa menekan konsumsi masyarakat.

Baca Juga: Bhima Yudhistira Sebut Demo Meluas Bukan Ditunggangi tapi Murni Kemarahan Publik atas Gagalnya Ekonomi

Bhima menyebutkan, pemerintah perlu segera menerapkan pajak kekayaan (wealth tax) serta mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset, sehingga harta hasil tindak pidana ekonomi dapat dikembalikan ke kas negara.

“Dengan cara ini, penerimaan negara bisa diperkuat tanpa membebani masyarakat kelas menengah dan bawah,” ujar Bhima.

“Pajak yang lebih progresif akan membantu mengurangi ketimpangan sekaligus menjaga daya beli rumah tangga,” ia menambahkan.

Baca Juga: Nyeleneh, Pengamat Ekonomi: Judi Kasino Legal, Utang Indonesia Lunas!

CELIOS menegaskan, kombinasi pergantian kepemimpinan fiskal dan perombakan sistem perpajakan akan menjadi langkah krusial.

Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, menyehatkan APBN, serta mengurangi dominasi elite dalam distribusi beban ekonomi nasional.***