Apa Itu Tax Amnesty di Indonesia, Sudah Dua Kali Diadakan, Menkeu Purbaya Enggan Jilid III?

KONTEKS.CO.ID - Program tax amnesty atau pengampunan pajak pernah menjadi salah satu kebijakan populer di Indonesia.

Skema ini memberikan keringanan bagi Wajib Pajak (WP) yang bersedia melaporkan seluruh asetnya, dengan imbalan penghapusan sanksi serta pembebasan dari hukuman administrasi maupun pidana perpajakan.

Tujuan utamanya adalah memperkuat kepatuhan sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Baca Juga: Senin Pagi Rupiah Melemah Rp16.633, Pengamat Kritik Kebijakan Menkeu Purbaya

Sejauh ini, Indonesia telah dua kali melaksanakan program tersebut.

Tax Amnesty Jilid I digelar pada 28 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017, dengan hasil mencatat 956.793 WP peserta dan harta terungkap senilai Rp4.854,63 triliun.

Sementara Tax Amnesty Jilid II berlangsung pada 1 Januari–30 Juni 2022, diikuti 247.918 WP dengan aset terlapor mencapai Rp594,82 triliun.

Baca Juga: Tim Reformasi Polri Diisi Anggota dari Kepolisian: Tak Punya Konsep dan Tujuan Jelas, Ada Aroma Konflik Kepentingan

Angka ini menunjukkan masih tingginya minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas keringanan pajak.

Kini, pemerintah berencana meluncurkan Tax Amnesty Jilid III pada 2025.

Namun, rencana tersebut memunculkan perdebatan. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keberatannya, dengan alasan terlalu sering membuka pengampunan pajak justru bisa menimbulkan dampak buruk.

Baca Juga: Kuasa Hukum Ungkap Mantan Ketua Kadin, Arsjad Rasjid Terima Rp35 Miliar dari Dana Pailit PT Krama Yudha

Menurutnya, kebijakan ini berisiko memberi sinyal keliru bahwa pelanggaran pajak bukan persoalan serius, karena ada kemungkinan diberi pengampunan kembali di masa depan.

Menkeu Purbaya menilai, jika pola seperti ini terus berulang, masyarakat bisa terbiasa menyembunyikan aset dengan harapan akan selalu ada jalan keluar lewat program serupa.