Pengamat Ungkap 3 Beda Gaya Purbaya Yudhi vs Sri Mulyani saat Kelola Uang Negara

MENKEU

KONTEKS.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan gebrakan sejumlah gebrakan dalam pengelolaan keuangan negara atau dana pemerintah, meskipun belum genap satu bulan bekerja.

Salah satu gebrakan terkininya adalah mengguyur dana pemerintah Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional.

Baca Juga: Relawan Jokowi Berharap Prabowo Pertimbangkan Paiman Raharjo Jadi Menteri

Dana raksasa itu untuk kemudian didistribusikan ke Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) guna merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi. Jadi saya pastikan dana tersebut akan masuk ke sistem perbankan hari ini," kata Purbaya saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, pada Sabtu 13 September 2025.

Berkaca dari kebijakan itu, publik kini menyoroti langkah kebijakan cepat yang ditempuh Menkeu Purbaya seusai dirinya duduk di posisi Sri Mulyani sebagai Menkeu Kabinet Merah Putih.

Baca Juga: KPK Ungkap Alasan Ngebet 2 Kali Periksa Kasipidsus Kejari Kolaka

Setidaknya ada 3 (tiga) perbedaan mencolok di antara kedua menkeu itu dalam megelola keuangan negara. Yuk disimak satu per satu:

1. Beda Rezim Ibu vs Bapak

Pada kesempatan berbeda, langkah Purbaya dalam menggelontorkan dana Rp200 triliun ke Bank Himbara mendapat perhatian mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

Sorotan itu terangkum dalam podcast YouTube pribadinya 'SPEAK UP' yang ditayangkan pada Kamis, 18 September 2025.

"Sekarang ada kebijakan, orang terkaget-kaget mungkin, katanya (Purbaya) untuk mengatasi krisis ekonomi ini, mungkin kita perlu menarik duit Rp200 triliun dari Bank Indonesia yang selama ini diparkir (mengendap)," ujar Abraham.

Baca Juga: Potensi Korupsi, KPK Awasi Penyaluran Kredit Rp200 Triliun Bank Himbara dari Suntikan Dana Pemerintah

"Dana Rp200 triliun ini juga katanya bisa dijadikan kredit untuk mendanai UMKM dan sebagainya," imbuhnya.

Lalu Abraham pun menanyakan langkah Menkeu baru itu kepada ekonom senior, Yanwar Rizky. "Ada hal yang cukup menarik dalam pembahasan publik, yakni rezim ibu-ibu dan rezim bapak-bapak," jawab Yanwar.