285,1 Juta Penduduk Indonesia, Bank Dunia Catat Orang Miskin Capai 194,58 Juta Orang

Jumlah tersebut naik signifikan dalam dua bulan sejak laporan terakhir Bank Dunia. Kenaikannya mencapai 7,95 persen alias bertambah 22,78 juta orang miskin.

Sementara, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf bicara soal revisi garis kemiskinan nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS), kini masih menggunakan metode penghitungan kemiskinan yang sama sejak 1998.

Baca Juga: Cara Beli Tiket Konser BLACKPINK World Tour 2025 di Jakarta, Lengkap Semua Tahapan!

Kata Arief, menyebut proses kajian untuk menyusun metodologi yang baru sudah berlangsung selama berbulan-bulan.

“Enam bulan terakhir saya kerja sama dengan teman-teman di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga dengan Bank Dunia, lalu komunikasi juga dengan BPS untuk segera merevisi, jadi sudah mulai ada proses,” kata Arief menukil Tempo.

Arief mengatakan, jika penghitungan menggunakan PPP terbaru, batas kemiskinan internasional mencapai sekitar Rp545 ribu per orang per bulan.

Sedangkan, garis kemiskinan Indonesia kini sekitar Rp595 ribu per orang per bulan. Angka idealnya, garis kemiskinan nasional berada di rentang Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta, jika mengacu pada garis kemiskinan lower-middle income dan upper-middle income.

Jika pengukuran menggunakan garis kemiskinan upper-middle income terbaru, angka kemiskinan di Indonesia pada 2024 mencapai 68,25 persen atau setara 193,49 juta jiwa.

Lalu, menggunakan garis kemiskinan internasional, sebanyak 15,42 juta atau setara 5,5 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Baca Juga: KKP Jelaskan Bahaya Tambang Nikel di Pulau Kecil di Raja Ampat, Singgung Izin di Kemenhut

Berdasarkan garis kemiskinan nasional kini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 adalah sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.

Sebagai informasi, BPS menggunakan pendekatan cost of basic needs atau atau jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Menurut Arief, jika garis kemiskinan nasional tidak diperbarui, maka akan berimplikasi terhadap arah kebijakan ekonomi.

“Kalau kebijakan ekonomi kita dipengaruhi oleh informasi semu, bahwa kemiskinan kita sudah rendah, nanti kebijakan-kebijakan kita tidak akan proper,” ujarnya.