DPR Desak Indonesia Paksa OKI Gercep Hentikan Pembantaian Keji Warga Sipil di Sudan

KONTEKS.CO.ID - Konflik perang saudara yang mengarah kepada pembantaian keji terhadap warga sipil di Sudan turut menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta.

Sukamta lantas mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil inisiatif diplomatik melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna menghentikan eskalasi kekerasan yang kembali menerjang Sudan.

Desakan itu muncul saat kondisi kemanusiaan di lapangan semakin tragis, dengan ribuan tewas dan ratusan ribu orang terdorong ke pengungsian.

“Saya berharap Pemerintah Indonesia bisa mendorong OKI untuk segera melakukan pertemuan darurat membahas upaya penghentian konflik di Sudan,” kata dia dalam keterangannya, Rabu, 5 November 2025.

Baca Juga: Sudan Membara! Pasukan Mohamed Hamdan Dagalo Bantai Ratusan Warga Sipil Tanpa Ampun

Permintaan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menempatkan fokus pada peran kolektif negara-negara Islam dan menyorot urgensi aksi diplomatik yang konkret — bukan sekadar pernyataan kecaman.

OKI kata Sukamta, jelas memiliki tanggung jawab moral mengingat mayoritas penduduk Sudan adalah muslim dan negara itu termasuk anggota OKI.

“Sudan adalah bagian dari dunia Islam. Karena itu, sudah sepatutnya OKI tidak tinggal diam,” tegas legislator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Situasi Darfur Kian Memprihatinkan

Sukamta memperingatkan bahwa situasi kemanusiaan di Sudan kini memburuk drastis. Ia menyinggung laporan yang menyebut sedikitnya 1.500 orang tewas, sementara puluhan ribu warga melarikan diri dari Kota El Fasher, ibu kota Darfur Utara.

Baca Juga: Perang Etnis di Sudan Dikhawatirkan Berujung Horor Genosida

Krisis ini, menurutnya, diduga dipicu oleh aksi kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

“Kedua jenderal tersebut sebelumnya bersekutu, namun kemudian saling memperebutkan kendali atas pemerintahan yang semula dijanjikan akan menuju transisi demokrasi," ulasnya.

Konflik yang semula bersumber dari perseteruan elite pun kini berujung pada penderitaan massal di kalangan sipil.