Ia disebut menuntut “tunjangan anak” sebesar 7,68 juta baht (sekitar Rp3,8 miliar) kepada biksu Wachirapamok, dengan dalih kehamilan yang kemudian terbukti palsu. Saat permintaan ditolak, Sika dilaporkan menyebarkan pesan pribadi mereka kepada para biksu lain.
Baca Juga: Kejagung: Ibrahim Arief Sempat Tolak Kajian soal Laptop karena Tak Sesuai Arahan Nadiem Makarim
Dalam interogasi, Sika mengaku menggunakan uang dari para biksu untuk membiayai perjudian daring dan gaya hidup mewah. Ia juga menyerahkan daftar tokoh agama dan politisi yang pernah menjalin hubungan dengannya, memunculkan kekhawatiran skandal ini akan semakin meluas.
Bahkan, Sika mengklaim memiliki tiga anak dari hasil hubungan dengan beberapa biksu, meski keabsahannya belum dikonfirmasi pihak berwenang.
Krisis Kepercayaan dan Desakan Reformasi
Reaksi publik terhadap skandal ini sangat keras. Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas.
“Kami tidak akan membiarkan institusi keagamaan digunakan sebagai tempat berlindung dari pelanggaran moral dan hukum,” katanya dalam konferensi pers.
Baca Juga: Spesifikasi Toyota Glanza: Hatchback Stylish dengan Performa Efisien
Senator Parinya Wongcherdkwan dalam rapat parlemen mendesak reformasi struktural. “Skandal ini memperlihatkan kelemahan sistemik dalam pengawasan kehidupan religius. Saat ini Kantor Nasional Agama Buddha tidak memiliki wewenang sanksi langsung. Ini harus diubah,” ujarnya.
Dewan Sangha Tertinggi (SSC) segera membentuk komite khusus untuk merevisi kerangka hukum dan prosedur disiplin bagi kebhikkhuan.
“Ini soal integritas dan kepercayaan publik. Kita harus menutup celah hukum yang dimanfaatkan untuk perilaku menyimpang,” kata Chatchapol Chaiyaporn, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal SSC.
Baca Juga: Timnas Indonesia U-23 Bungkam Brunei 8-0, Vanenburg Minta Jangan Cepat Puas
Sebagian besar biksu yang terlibat telah melepas jubahnya secara diam-diam dan menghilang dari biara. Beberapa di antaranya kabarnya telah meninggalkan Thailand. Di sisi lain, umat Buddha di dalam negeri menyatakan kekecewaan mendalam atas kejadian ini.
“Kami percaya pada ajaran Buddha, bukan pada orang-orang yang menyalahgunakannya,” ujar Somchai, seorang umat di Provinsi Saraburi.
Masyarakat sipil, aktivis agama, hingga pemuka komunitas menuntut pembersihan menyeluruh institusi Sangha dari aktor-aktor bermasalah. Beberapa pihak juga mendorong digitalisasi dan audit berkala terhadap keuangan kuil yang selama ini nyaris tak tersentuh hukum. ***
Artikel Terkait
Fakta Perjalanan Spiritual Para Biksu Berjalan Kaki dari Thailand ke Candi Borobudur
Diperiksa Kejagung 9 Jam, Nadiem Makarim Ogah Bicara Soal Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
Penyidik Kejagung Menetapkan 4 Orang Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook, Nadiem Lolos!
Alasan Kejagung Belum Jadikan Nadiem Makarim Tersangka Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
Kasus Dugaan Korupsi Laptop Chromebook, Kejagung Temukan Grup WhatsApp 'Mas Menteri Core Team', Dibuat Sebelum Nadiem Makarim Jadi Menteri