KONTEKS.CO.ID - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan pihaknya tengah mempertimbangkan usulan agar pemilihan Kapolri dilakukan langsung oleh Presiden, tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Usulan itu sebelumnya disampaikan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar dalam audensi Persatuan Purnawirawan (PP) Polri dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam audensi tersebut, isu prosedur pemilihan Kapolri juga menjadi pembahasan bersama Kompolnas.
Baca Juga: Reformasi Polri, LPSK: Anggota Polri Hingga Tingkat Polsek Harus Paham Perlindungan Saksi dan Korban
“Ya pasti,” tegas saat ditanya mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan Kapolri, Rabu, 10 Desember 2025.
Jimly mengaku terkejut karena pandangan para eks Kapolri dan pensiunan jenderal polisi ternyata selaras dengan pandangan masyarakat umum.
“Tadi kami terperanjat, saya sendiri terperanjat. Karena apa? Karena ini mantan-mantan polisi yang senior-senior, pikirannya kok sama gitu lho, masukan-masukan yang diberikan dari kalangan masyarakat,” ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, reformasi Polri harus memastikan kepolisian terbebas dari pengaruh politik dan ekonomi.
“Termasuk isu polisi jangan sampai ke depan itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi. Supaya dia betul-betul menjadi aparatur untuk kepentingan rakyat. Jadi antara negara dengan masyarakat, bisnis, politik, betul-betul polisi itu garda terdepan untuk hidup damai, aman, damai, dan adil,” jelasnya.
Lebih jauh dirinya menekankan, Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi pintu penegak keadilan.
Baca Juga: Komisi Percepatan Reformasi Polri Minta Polri Bebaskan 3 Tersangka Demonstrasi Ricuh Agustus Lalu
“Nah jadi, saya rasa salah satu yang Saudara tanya itu kemungkinan, walaupun belum kami buat keputusan resmi. Tapi kira-kira ada kemungkinan ke arah itu,” sambung Jimly.
Sementara itu, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Wakil Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan menyebut, reformasi Polri tak cukup hanya menitikberatkan pada internal kepolisian, namun juga lembaga eksternal yang selama ini memengaruhi kinerja aparat agar Polri benar-benar independen.