Ia bahkan mencontohkan secara lugas,
“Seorang preman bisa jujur menceritakan tindak kriminalnya, tapi kejujuran itu tidak berintegritas. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah integritas, bukan sekadar pengakuan.”
Anies menilai, akar masalah negara bukan hanya lemahnya regulasi, tapi lemahnya teladan moral dari pemimpin.
“Ketika integritas hilang, transparansi hanya menjadi jargon yang tak punya makna,” tambahnya.
Kritik Halus dan Pesan Tegas
Meski tak menyebut pihak tertentu, kritik Anies terasa menohok.
Baca Juga: Amanda Manopo Resmi Dinikahi Kenny Austin! Begini Suasana Sakral dan Janji Cinta di Altar
Ia menilai banyak kebijakan besar justru lahir dari ruang tertutup, tanpa partisipasi akademisi, masyarakat sipil, atau bahkan DPR sebagai lembaga representatif rakyat.
“Proses pengambilan keputusan seharusnya bisa dilihat publik, bukan sekadar diumumkan setelah jadi,” ujarnya menutup dialog.
Menurut Anies, jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka data dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
Pernyataan Anies Baswedan ini memantik kembali perdebatan lama.
Apakah kebijakan publik di Indonesia benar-benar berpihak pada rakyat, atau sekadar formalitas dari keputusan elitis yang dibuat di balik layar.
Baca Juga: CELIOS: Ekonomi Ekstraktif Negara Rugikan Masyarakat Adat
Kritiknya seolah menjadi cermin bahwa transparansi tanpa integritas hanyalah kosmetik demokrasi.***