KONTEKS.CO.ID – Pemerintah akhirnya sadar ada banyak penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat penerima selama ini yang belum tepat sasaran.
Pengakuan ini merujuk unggahan akun Instagram resmi Badan Komunikasi Pemerintah, terlihat Minggu 21 September 2025.
Penyaluran bansos yang belum tepat sasaran membuat anggaran uang negara belasan triliun rupiah tak sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Badan Komunikasi Pemerintah memperkirakan ada 45% bansos PKH dan sembako yang diberikan secara tidak tepat sasaran. Nilainya tembus Rp14 triliun hingga Rp17 triliun.
Temuan data salah itu pemerintah dapatkan setelah BPS melakukan pemutakhiran data kemiskinan melalui Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Tercatat ada 616.367 keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan itu lagi.
Baca Juga: Kakorlantas Bekulan Penggunaan Sirene dan Rotator, Kecuali untuk Satu Hal Ini
Sedagkan untuk program bantuan sembako ada sekitar 1.286.066 keluarga penerima manfaat yang sebenarnya tak layak menerima bantuan dari pemerintah.
Dari unggahan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi digital guna mendukung pengentasan kemiskinan. Misalnya, untuk membuat penyaluran bantuan jauh lebih tepat sasaran kepada warga yang berhak.
"Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada," kata Badan Komunikasi Pemerintah dalam publikasi unggahannya.
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Relawan Loyalisnya Amankan Prabowo-Gibran Dua Periode
Menurut Badan Komunikasi Pemerintah, proyek uji coba digitalisasi perlindungan sosial bakal dimulai di wilayah Pemkab Banyuwangi.
Ini menjadi langkah awal bagi pemerintah guna memastikan setiap bantuan sosial disalurkan secara tepat sasaran.