Bansos Beras 10 Kg Dianggap Kurang 'Nendang', DPR Minta Tambah Minyak Goreng, Menkeu Purbaya Langsung Sanggupi

KONTEKS.CO.ID - Paket bantuan sosial (bansos) pangan dari pemerintah dipastikan bakal lebih lengkap.

Setelah melalui lobi di parlemen, paket bansos yang awalnya hanya berisi beras 10 kg diusulkan untuk ditambah dengan minyak goreng sebanyak 2 liter untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM).

Usulan ini datang langsung dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, yang merasa bantuan beras 10 kg saja tidak cukup untuk menopang kebutuhan masyarakat miskin.

Baca Juga: Selamat Ginting Sebut Erick Thohir Disingkirkan Paksa: Sinyal Prabowo Bersih-Bersih Loyalis Jokowi

Tak disangka, permintaan ini langsung disanggupi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama.

“Kami barusan konsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.

Said bahkan sempat berkelakar bahwa usulan awal dari DPR sebenarnya lebih besar, yakni 5 liter minyak goreng per bulan.

Baca Juga: Ray Rangkuti Desak Erick Thohir Mundur dari Ketum PSSI: Hindari Konflik Kepentingan Cabor

Namun, usulan itu dipangkas karena khawatir harga minyak goreng justru akan lebih mahal dari harga beras yang dibagikan.

“Awalnya kami minta 5 liter per bulan, tapi kalau 5 liter nanti lebih mahal dari berasnya. Tapi kalau Bapak mau 5 liter, saya yang seneng Pak,” imbuh Said kepada Menkeu Purbaya.

Jurus Menkeu Purbaya: Sisir Anggaran 'Ngendon' di Kementerian

Mendapat 'tantangan' dari DPR, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan sigap langsung menyanggupi permintaan tersebut.

Baca Juga: Baleg Sampaikan Alasan Revisi UU Polri Masuk Usulan Prolegnas Prioritas Dibahas Tahun Ini

Ia optimistis pemerintah mampu memenuhi tambahan bansos minyak goreng 2 liter. “Kalau Bapak tambah 2 liter, saya pikir kami sanggup,” jawab Menkeu Purbaya.

Lantas, dari mana sumber dananya? Purbaya menjelaskan bahwa anggaran akan diambil dari pos-pos belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang penyerapannya lamban atau tidak efisien.