Rencana itu sudah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji yang sedang dibahas bersama DPR.
“Memang ada rencana seperti itu. Usulan pembentukan Kementerian Haji sudah masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Haji,” kata Prasetyo.
Ia menambahkan, pembahasan RUU juga menyentuh perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.***