KONTEKS.CO.ID - Lonjakan harga beras jenis medium di seluruh wilayah Indonesia kini resmi memasuki zona merah.
Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut situasi ini sebagai kondisi "tidak aman". Sebab, seluruh zona pemantauan telah melampaui ambang batas harga eceran tertinggi (HET) hingga lebih dari 10 persen.
Plt Deputi II Bidang Perekonomian KSP, Edy Priyono mengatakan, prediksi kenaikan harga ini telah disampaikan sejak pekan lalu.
Baca Juga: Bayar Kekalahan Putri KW, Gregoria Gebuk Kaori Sugiyama di 32 Besar China Open 2025
Namun, kata dia, ketidakhadiran upaya perbaikan yang signifikan memperparah keadaan.
"Kami memberikan perhatian khusus untuk beras. Minggu lalu kami sampaikan bahwa beras medium di zona 2 itu levelnya masih waspada," ujarnya.
"Tapi sekarang, terbukti seluruh zona sudah masuk zona tidak aman," kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.
Baca Juga: Bikin Geger China Open 2025! Alwi Farhan Bikin Ranking 1 Dunia Kewalahan Meski Akhirnya Tersingkir
Lonjakan Harga di Tiga Zona
KSP mencatat lonjakan signifikan di tiga zona utama:
- Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi): harga beras medium melambung 14 persen di atas HET, dengan kenaikan bulanan 3,17 persen.
- Zona 2 (Sumatra di luar Lampung & Sumsel, NTT, dan Kalimantan): naik 10-11 persen di atas HET, dengan kenaikan bulanan 1,02 persen.
- Zona 3 (Maluku dan Papua): menjadi yang tertinggi, dengan lonjakan 25-26 persen di atas HET, meski kenaikan bulanan “hanya” 0,54 persen.
“Level harga zona 3 sudah sangat tinggi meskipun pertumbuhannya melambat,” ujar Edy.
Di beberapa kabupaten di Papua, harga beras bahkan menyentuh angka Rp25.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan nasional.
Namun di sisi lain, masih terdapat daerah sentra produksi yang menunjukkan harga beras relatif murah.
Baca Juga: Anies Baswedan Soal Anak Nakal Dikirim ke Barak Militer: Harus Diselesaikan di Ranah Pendidikan
Pemerintah Turunkan Dua Strategi
Untuk meredam tekanan harga yang berisiko memicu inflasi pangan, pemerintah melalui Perum Bulog mengandalkan dua langkah: