“Proses super kilat ini sangat rawan menurunkan akuntabilitas,” ujar Jajang.
Menyikapi hal ini, CBA secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut.
“Kami minta KPK membuka penyelidikan, memanggil dan memeriksa semua pihak terkait, termasuk Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono sebagai penanggung jawab anggaran daerah,” katanya.
Baca Juga: Korban Meninggal Akibat Tragedi Longsor Gunung Kuda Cirebon Sudah 21 Orang
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak RSUD terkait dugaan yang dilontarkan CBA.***