Diskusi Nurani 98 dan Strategi Institute: Watak Militeristik Rezim Prabowo!

"Ditempatkanya orang-orang berlatar belakang militer dalam pos-pos kementerian
strategis untuk mengoptimalkan represi dan dominasi TNI dalam proyek-proyek strategis nasional," lanjutnya.

Sejauh ini, banyak kementerian lembaga yang tidak disebut dalam pasal 47 ayat (2) UU TNI yang diisi oleh perwira aktif.

"Meliputi Sekretaris Kabinet, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Penyelenggara Haji, dan Direktur Utama Perum Bulog dan lain sebagainya," katanya.

Baca Juga: Jadwal Libur Sekolah Lebaran 2025 dari SD Hingga SMA, Ini Daftar Tanggalnya  

Ray Rangkuti dalam keterangan tersebut mengatakan, di Kementerian Dalam Negeri telah diangkat dua jenderal polisi menjadi Sekjen dan Irjen Kemendagri.

Menurut Ray, watak militeristik rezim Prabowo tercermin dalam pemaksaan kegiatan retret terhadap menteri dan kepala daerah.

"Tidak ada urgensinya, bahkan merupakan pemborosan anggaran negara yang bertolak belakang dengan upaya efisiensi anggaran saat ini," kata Ray.

Kemudian, diintensifkannya Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan memobilisasi militer dalam program makan siang gratis, food estate di Papua, dan juga Rempang Eco City.

Ke depan, lanjutnya, keterlibatan tentara diprediksi juga akan terlihat dalam proyek deforestasi 20 juta hektare hutan untuk sawit.

Baca Juga: Perkara Sugar Group Hilang di Dakwaan Zarof Ricar, Lagi Jampidsus Febri Ardiansyah Diduga Terlibat

Menurutnya, pola-pola ini akan diperluas ke proyek-proyek strategis nasional lainnya.

"Pemerintahan Prabowo yang berusaha menghidupkan kembali militerisme dan melanggengkan impunitas negara dalam hal penegakan hak asasi manusia (HAM)," tegas Ray.

Sedangkan Antonius Danar menyinggung soal upaya sistematis mengubur penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur yudisial.

"Maraknya demontrasi mahasiswa dengan jargon #IndonesiaGelap mengonfirmasi
akan ancaman terhadap 'demokrasi konstitusional' kita semakin nyata, ujar Antonius Danar.

Untuk itu, kata dia, perlu akselerasi dengan "Gerakan Mengembalikan Kembali Cita-cita Reformasi yang Dikorupsi”.