Retret Kepala Daerah Banyak Mengubah Skema Awal, Efisiensi Masih Jadi Alasan

KONTEKS.CO.ID - Sebanyak 239 kepala daerah terpilih pada pemilu serentak 2024 segera mengikuti pelantikan. Mereka mulai menjalani registrasi dan pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak Minggu, 16 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa pemeriksaan ini ditujukan bagi kepala daerah terpilih yang berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa.

Pemeriksaan kesehatan hanya bersifat dasar, seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.

Baca Juga: Waspada Hujan Sangat Lebat Terjadi Hingga 20 Februari, 3 Wilayah Jawa di Antaranya

Sebab, para kepala daerah telah diminta untuk menyertakan hasil medical check-up lengkap dari daerah masing-masing saat registrasi.

"Jadi, ini yang mereka bawa kemari. Jadi, medical check up-nya sudah yang lengkap di sana. Kalau di sini yang mendasar saja," kata Bima, Minggu 16 Februari 2025 di hadapan awak media.

Bima juga menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan ini dilakukan dalam tiga sesi, yakni pukul 08.00–10.00 WIB, 10.00–12.00 WIB, dan 13.00–15.00 WIB.

Baca Juga: Rekayasa Lalu Lintas Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda dan Istana

Agenda Pemeriksaan untuk Kepala Daerah dari Wilayah Lain

Pada Senin, 17 Februari 2025, pemeriksaan serupa akan dilakukan bagi 242 kepala daerah terpilih dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara.

“Kita ingin pastikan semuanya dalam kondisi prima di rangkaian-rangkaian pelantikan kemudian pembekalan,” ujar Bima.

Bima juga menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan di Kantor Kemendagri bukan untuk efisiensi anggaran, melainkan untuk memastikan kepala daerah mendapatkan penjelasan lengkap tentang rangkaian pelantikan.

Baca Juga: Mahasiswa Gelar Demo Indonesia Gelap dan Adili Jokowi di Istana Negara

24 Kepala Daerah Tidak Hadir dalam Pemeriksaan

Dari total peserta yang dijadwalkan mengikuti pemeriksaan pada Ahad, 16 Februari 2025, terdapat 24 kepala daerah atau wakilnya yang tidak hadir.