Saat itu, Prabowo menyentil pengeluaran yang menurutnya tidak penting untuk dilakukan.
Baca Juga: Keponakan Luhut Disebut Jadi Kepala Danantara, Inilah Profil Lengkap Pandu Putra Sjahrir
"Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” pintanya.
Salah satu contohnya adalah perjalanan dinas ke luar negeri yang harus mulai dikurangi.
"Yang perlu ke luar negeri yang tugas, tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan,” katanya.
“Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri,” tegasnya.
Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Kinerja
Meski ada pemotongan anggaran, pemerintah menjamin pelayanan untuk masyarakat tidak akan berkurang.
Baca Juga: Benjamin Netanyahu Ultimatum Hamas: Israel Ancam Perang Gaza Jilid II
"Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pada Selasa, 11 Februari 2025.
“Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” tegasnya.
Hasan Nasbi mengatakan, ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi, yakni gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan Publik, dan bantuan sosial.
Hal itu ia sampaikan ketika membantah adanya pemotongan anggaran untuk BMKG hingga 50 persen pada Selasa, 11 Februari 2025.***
Artikel Terkait
Komisi X DPR Minta Pos Belanja Tunjangan Sertifikasi Guru Tak Diotak-atik Atas Nama Efisiensi
Kapan Bulan Puasa 2025? Kemenag 'Spill' Jadwal Sidang Isbat Awal Ramadan 1446 Hijriah
PP Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah Pada 1 Maret, Idulfitri 31 Maret
Istana Bantah Pangkas Anggaran BMKG Hingga 50 Persen yang Bisa Bikin Informasi Gempa dan Tsunami Tak Akurat
Anggaran Polri 2025 Dipotong Hingga Rp20,5 Triliun, Begini Dampaknya Bagi Korps Bhayangkara