Mahasiswa Baru Dikeruk PTN, PP Muhammadiyah Minta Regulasi PTS Lebih Adil: Hapus Jalur Mandiri Perguruan Tinggi Negeri

KONTEKS.CO.ID - Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melahirkan sumber daya untuk pembangunan ekonomi Indonesia berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Karena itu, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah meminta pemerintah mengakomodir PTS.

Harapannya, PTS di Indonesia jangan sampai dimatikan dengan regulasi yang tidak berkeadilan. Karena sektor UMKM membutuhkan dukungan SDM terampil, yang lahir dari PTS berbiaya terjangkau.

Baca Juga: Age is Just a Number! Wulan Guritno Spill Pengalaman Oplas Face Lifting di Korea: Ogah Ubah Bentuk Wajah

Desakan itu diutarakan Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Prof Bambang Setiaji, pada Senin 14 April 2026, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru PTS.

Mengungkap data situasi mahasiswa nasional, Bambang menyebut ada kenaikan jumlah mahasiswa di Indonesia. Tetapi kenaikan jumlah mahasiswa itu hanya dirasakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Sementara jumlah mahasiswa PTS semakin turun. “Seharusnya ke arah sana (naik) semua, tapi agak landai. Tapi ini secara absolut menurun, ini memang ada masalah. Maka kalau tidak segera kita pecahkan akan terus jadi masalah,” keluh Bambang di hadapan anggota Komisi X DPR.

Baca Juga: Geger AS Minta RI Buka Wilayah Udaranya, Kemlu Ungkap Fakta Mengejutkan: Sudah 18 Kali Pesawat Militer Amerika Melintas Pantau Laut China Selatan

Jumlah mahasiswa aktif secara nasional dari 2020 hingga 2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah mahasiswa PTN mengalami kenaikan signifikan pada 2025 menjadi 4,5 juta, padahal pada 2022 hanya berjumlah 2,9 juta.

Sementara, PTS yang seharusnya jumlah mahasiswanya ikut naik pada tahun-tahun yang sama justru mengalami penurunan. Misalnya dari 4,8 juta pada 2023, menjadi 4,3 juta pada 2025.

“Kemudian yang saya tangkap adanya nuansa atau keinginan untuk membunuh atau mematikan PTS kecil. Industri kita ini 90 persen lebih itu UMKM, itu yang bisa melayani itu PTS kecil,” katanya menginngatkan.

Baca Juga: Duduk Perkara Faizal Assegaf Seret Jubir KPK ke Jalur Hukum, Tak Terima Narasi 'Penyitaan' Barang Elektronik

Prof Bambang menjelaskan maksud dari nuansa ingin ‘membunuh’ PTS kecil. Di antaranya, dengan menetapkan peraturan jumlah kuota mahasiswa perguruan yang bisa dibina harus memiliki minimal 300 mahasiswa.

Peraturan ini membuat kampus yang jumlah mahasiswanya di bawah itu tidak masuk pembinaan.